Presiden Jokowi didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe ketika meresmikan PLTMG di Kota Nabire.

NABIRE (PB) – Pemerintah pusat mendorong pembangunan Bandara Douw Atarure, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire yang akan dimulai  pada tahun 2018, dimana pembangunan ini diharapkan dapat membantu penerbangan di daerah Mee Pago yang merupakan satu-satunya pintu gerbang di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo kepada wartawan usai meresmikan PLTMG di Kota Nabire menegaskan tahun 2018 sudah akan dilakukan pengerjaannya. “Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pengerjaannya tahun depan dimulai dengan target dua tahun akan rampung pembangunannya,” terang Jokowi menjawab pertanyaan media ini di Nabire, Rabu (20/12).

Untuk itu ia mengharapkan agar kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk dapat menyelesaikan pembangunan tersebut tepat waktu. Presiden juga mengharapkan agar Bandara Internasional Douw Atarure untuk dikebut pembangunannya agar rampung tepat waktu, dalam artian pada tahun 2018, bandara tersebut juga bisa digunakan untuk tepat waktu.

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek Bandara Internasional Douw Aturure di Nabire, menggantikan Bandara Douw Aturure yang ada sekarang, dimana letak bandara berada di tengah kota.

“Ini akan menjadi Bandara besar karena bisa menjangkau delapan kabupaten,” kata Jokowi di lokasi proyek, Distrik Wanggar.

Delapan kabupaten yang dimaksud yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Waropen, dan Kaimana. Pembangunan akan dimulai bertahap meliputi peningkatan kapasitas.

Tahapan pertama, terminal akan dibangun (berkapasitas) 8.000 penumpang terlebih dahulu. Tapi rencana besarnya 15 ribu kapasitas penumpangnya. Ini memang besar bandara ini. Pembangunan akan dimulai tahun depan dan diharapkan bisa segera selesai. “Kita harapkan 2019 selesai. Tapi kalau nggak selesai, mundurnya sedikitlah. Mundurnya 2020,” kata Jokowi.

Berdasar keterangan di lokasi proyek, runway rencananya dibangun sepanjang 4.000 meter dan lebar 500 meter. Apron sepanjang 400 meter dan lebar 1.000 meter. Ada pula jalan penghubung 2 km. Dana yang sudah digunakan sampai sejauh ini ada Rp 200.671.758.045,00.

Jokowi berharap Bandara ini nantinya bisa benar-benar berguna bagi warga, yakni bisa menunjang sektor pariwisata. “Karena kanan-kiri Nabire ini sangat-sangat indah sekali,” kata dia. Selain itu, dirinya berharap Bandara ini bisa lebih meratakan harga-harga kebutuhan pokok di kawasan. “Bisa menjadi perhubungan ke kanan-kiri kabupaten Nuang lain kan akan memperlancar distribusi logistik,mobilitas orang, mobilitas barang, lebih mudah saya kira,” tukasnya.

Mirip Labuan Bajo

Sementara itu secara terpisah Menteri Perhubungan RI Budi Karya mengharapkan target pembangunan bandara internasional ini dapat selesai dalam tempo dua tahun. “Kita mulai bangun tahun 2018, kalau bisa. Tetapi dalam konteks pembangunannya lumayan complicated (rumit-red), dikarenakan kita harus mengeruk cukup tinggi disana. Kemungkinan untuk menghindari bahaya gempa,” terang.

Lanjut Jokowi, optimalnya 2020 baru bisa terselesaikan. Selain itu juga untuk pembangunannya, karena struktur tanah kendala lainnya yakni kalau gempa harus ada pemendata, text time yang butuh waktu dan tidak bisa langsung, ucapnya.

Namun walaupun kendalanya karena struktur tanah yang rawan gempa. Akan tetapi hal itu menurutnya sudah adalah luar biasa. “Nantinya Bandara ini bangunannya akan mirip dengan Bandara Internasional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya secara rinci menjelaskan, pengerjaan PU Provinsi adalah membangun akses jalan dari kota ke bandara. “Kita bangun jalan disana, yang perkerasan itu adalah bagian dari proyek PU provinsi tahun 2017. Nantinya tahun depan sudah di aspal hingga ke bandara,” terangnya.

Menjawab pertanyaan bahwa lokasi jalur menuju bandara jugs merupakan ruas jalan logpond perusahaan kayu, Djuli menjelaskan, hal ini harus dialihkan jalurnya. Sebab perusahaan kayu tidak boleh lewat di bandara. Hal itu sudah merusak jalan.

“Jadi seharusnya dia sudah membuat jalan.  Tidak bisa jalan untuk bandara masak dipakai untuk container kayu. Maka hal itu tidak benar. Kedepan tidak boleh lagi lewat disitu. Apalagi mau bandara internasional,”tukasnya.

Sedangkan untuk pembebasan lahan menurutnya hal itu merupakan urusan pemerintah daerah setempat. “Sewaktu saya masih di Kadis Perhubungan, saya malah membiayai hal itu. Sekarang sepertinya masih ada pembayaran dari perhubungan provinsi. Saya juga melakukan penimbunan dengan anggaran saat itu sebesar Rp.20 milliar, setahun lalu,” urainya.

Pembangunan bandara tersebut menurutnya adalah sharing dana antara APBD Provinsi dan juga APBN. “Yang jelas pembangunan bandara ini memang agak rumit. Karena material tidak ada disitu dan susah dibawa. Apalagi rendah, karena itu harus digali dulu, keruk dan kemudian ditimbun dengan mamterial yang pilihan,” urainya.

Akan tetapi di sisi lain pembangunan Bandara Douw Aturure di Distrik Wanggar ini sangat strategis untuk membuka isolasi  keluar Papua seperti ke Makassar, Bali dan kota lainnya di Indonesia. “Kami dari PU akan memback up untuk infrastruktur jalannya. Termasuk yang sudah kita buat, yakni yang ada perkerasan kita akan aspal di tahun depan,”ulangnya. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box