Hari Pertama Masuk Kerja Tiga Ribuan ASN Ikut Apel Pagi

ASN Pemprov Papua saat mengikuti apel gabungan, Senin (8/1/2018) pagi.

JAYAPURA (PB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberikan apresiasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Hal ini karena di hari pertama masuk kerja, sebanyak 3.521 pegawai mengikuti apel pagi perdana di tahun 2018 pascalibur dan cuti bersama Natal serta Tahun Baru.

Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri, saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua di Dok II  Jayapura, Senin (8/1/2918), mengapresiasi banyaknya pegawai yang hadir, di mana diharapkan juga ada semangat baru yang dibangun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kehadiran seluruh ASN di lingkungannya masing-masing. “Untuk itu, kami minta kepada pimpinan OPD untuk melaporkan tingkat kehadiran ASN di lingkungannya masing-masing, paling lambat Rabu (10/1),” pintanya.

Menurut Elysa, laporan ini harus ditujukan kepada Gubernur dan Sekda Provinsi Papua dengan ditembuskan kepada para Asisten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi. “ASN di lingkungan Pemprov Papua sudah diberikan kesempatan libur dan cuti bersama yang panjang, sehingga diharapkan setelah waktunya masuk kerja maka dapat mengikuti aturan berlaku,” tukasnya.

Dia menjelaskan tingkat kehadiran pegawai ini juga nantinya akan bermuara pada revitalisasi Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) menjadi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “Sehubungan dengan TPP, minggu ini kami tim yang sudah dibentuk akan bersama-sama mengecek ke masing-masing OPD untuk mempersiapkan ‘launching’ di Provinsi Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan libur dan cuti bersama dalam rangka Perayaan Natal 2017 serta Tahun Baru 2018 dilaksanakan sejak 19-28 Desember 2017, kemudian dilanjutkan kembali pada 31 Desember 2017-8 Januari 2018.

Pemprov Akan Tertibkan Kontraktor dan Konsultan Nakal

Elysa Auri juga mengatakan, kontraktor dan konsultan nakal menjadi viral di Papua akhir tahun 2017 lalu. Oleh karena itu, masalah ini menjadi perhatian serius PemerintahProvinsi Papua. “Ini akan menjadi pembahasan khusus bersama dengan gubernur dalam waktu dekat,” kata dia.

Menurutnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua terbuka untuk umum, sehingga siapa pun bisa mendapatkan pekerjaan di Papua. Namun, harapan Pemerintah Provinsi Papua kepada mereka (kontraktor dan konsultan-red) yang mendapat proyek harus memberikan kontribusi nyata kepada Papua, dan tinggal ditempat mengawasi pekerjaan di lapangan, bukan dapat pekerjaan berikan kepada orang lain yang tinggal di luar Papua.

Ia juga berharap kepada seluruh OPD agar memperketat pengawasan di lapangan, sehingga  jangan sampai setiap kegiatan dikerjakan asal-asalan, apalagi proyek infrastruktur banyak dibangun tapi kualitasnya buruk. Ketika disinggung soal sanksi kepada kontraktor maupun konsultan nakal, Elysa Auri mengatakan sanksi tegas pasti ada, tapi nanti hal itu akan dibicarakan lagi.

“Karena sanksi itu ada aturannya, karena mereka menang proyek di ULP dan ada aturannya. Sanksi pasti ada, tapi kita nanti lihat kelalaian dari kontraktor dan konsultan yang bersankutan,” tukasnya.

Diketahui, akhir tahun 2017 lalu, kepala dinas Pekerjaan Umum, Djuli Mambaya melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Saat itu, dari 10 proyek di Kabupaten Nabire, ternyata hanya dua proyek yang konsultannya ada di tempat. “Ini sangat mengecewakan, sebab tugas konsultan adalah melakukan pengawasan,” ujar Djuli Mambaya.

Djuli Mambaya berharap konsultan yang mendapat proyek di Tanah Papua harus memiliki kantor di Papua. Ini akibat konsultan datang dari luar Papua. Bagaimana pengawasan mau berjalan baik kalau mereka para konsultan tidak ada di proyek,” ujarnya. Ditegaskannya pula, pembayaran harus sesuai kehadiran di lapangan dan sesuai volume pekerjaan. “Saya akan tunda pembayarannya tahun 2017 ke tahun depan,” tegas Djuli kepada pers. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *