Gubernur Lukas Enembe Akan Serahkan DPA Sebelum Cuti Kampanye

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH

JAYAPURA (PB) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan PemerintahProvinsi akan segera menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, penyerahan DPA akan dilaksanakan sebelum Gubernur Papua Lukas Enembe mengambil cuti kampanye Pilgub 2018. “Ya, kita upayakan sebelum cuti kampanye, Gubernur sudah menyerahkan DPA kepada masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Papua,” kata Elysa Auri kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Senin (8/1/2018).

Ia menegaskan, penyerahan DPA tahun 2018 bisa dilakukan secepatnya, karena APBD Papua tahun 2018 sudah selesai dievaluasi oleh KementerianDalam Negeri (Kemendagri). “APBD kita sudah selesai dievaluasi, tidak ada masalah dan DPA dalam waktu dekat sudah bisa diserahkan kepada OPD,” tukasnya.

Dengan penyerahan DPA kepada OPD diawal awal Tahun 2018, dirinya berharap, sehingga OPD dalam lingkup Pemprov Papua sudah bisa memulai program kegiatannya. Dengan demikian, daya serap anggaran kedepan bisa maksimal dan mencapai 100 persen di akhir tahun anggaran 2018.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri

ASN Papua Dihimbau Jaga Netralitas

Pemprov Papua mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di tahun 2018.

Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri mengharapkan ASN untuk memberikan kenyamanan, ketertiban dan rasa aman. Baik kepada sesama pegawai maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. “Dengan menjaga netralitas serta memberikan kenyamanan, maka diharapkan tercipta situasi yang aman dan kondusif, mengingat Papua dikategorikan rawan,” ucapnya.

Pasalnya berdasarkan informasi dari pihak keamanan baik itu kepolisian dan TNI, Bumi Cenderawasih dikategorikan salah satu wilayah yang rawan konflik pilkada karena baik di tingkat provinsi serta beberapa kabupaten. “Sebagai ASN, sudah pasti diatur dalam peraturan pemerintah tentang netralitas pegawai negeri sipil. Sehingga diharapkan dapat mematuhi aturan-aturan,”tuturnya.

Pihaknya juga mengharapkan ASN tidak menghambat proses penyelenggaraan pilkada baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten. “ASN yang menjadi netralitas dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan pilkada juga dapat menghindarkan tanggapan negatif dari masyarakat,” katanya lagi.

Sekadar diketahui, pada 2018 tercatat tujuh wilayah di Bumi Cenderawasih yang akan melaksanakan pilkada yakni Provinsi Papua, Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Puncak, Jayawijaya, Biak Numfor, Deiyai dan Paniai. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *