Dinkes Papua Siap Integrasikan JKN-KPS

drg. Aloysius Giyai, M.Kes

JAYAPURA (PB)—Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Rabu (18/04/2018) menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tahun 2018 di Hotel Aston, Jayapura. Sekitar 200 peserta yang berasal dari 29 kabupaten/kota hadir untuk membahas dan mengevaluasi kinerja pelayanan dan pembangunan kesehatan di seluruh Provinsi Papua.

Dalam kegiatan tersebut, salah satu tema yang dibahas yaitu Integrasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan Jaminan Kesehatan Daerah bertajuk Kartu Papua Sehat (JKN-KPS).

“Ya ini sudah jadi perintah undang-undang yang seharusnya sudah berlaku sejak 1 Januari 2016 dan kita di Papua belum lakukan. Rencana tahun depan 2019 kita akan integrasika. Hanya saja, perlu ada nomenklatur dan item-item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah tetap harus ada. Model atau sistemnya akan kita bahas pada Raker Kesehatan Daerah kali ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Papua, dgr. Aloysius Giyai, M.Kes kepada pers.

Menurut Aloysius, wacana integrasi JKN-KPS sudah berlangsung dua tahun terakhir. Pada Juni 2015, pihak Dinas Kesehatan Papua bersama BPJS Regional Papua dan Papua Barat dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) melakukan studi banding ke Provinsi Aceh Nangroe Darusallam (NAD) untuk mempelajari sistem dan mekanisme integrasi JKN dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Belajar dari Aceh, salah satu kendala yang dihadapi Papua adalah belum banyaknya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari peserta KPS yang merupakan syarat kepesertaan JKN.

“Di Papua, NIK kita masih sangat minim. Makanya kita belum integrasi. Kita teruskoordinasi dengan pihak Dukcapil dan BPS. Ada untung ruginya kita integrasi ini. Karena BPJS menganut prinsip subsidi silang, maka ketika premi dari Pemprov Papua bayar di awal tahun tak terserap semuanya ya akan tak bisa dikembalikan dan dipakai membayar ke provinsi lain yang jeblok misalnya,” kata Aloysius.

Aloysius juga menambahkan, hingga Desember 2017, dana yang digelontorkan untuk pembiayaan KPS sejak 2014 mencapai Rp 1,4 Tryliun. Oleh karena itu, ia berharap Pemprov Papua tetap komitmen untuk membiayai program kesehatan yang populis ini. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *