MANADO (PB)-Wali Kota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tommy Mano, MM, menerima penghargaan Setyalencana Pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Presiden Republik Indonesia.
Penghargaan itu diserahkan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mewakili Presiden Joko Widodo, dalam acara Temu Prestasi KKBPK yang diselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Jumat (06/07/2018) malam.
Pemberian penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan KB ini merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional XXV Tahun 2018. Wali Kota Jayapura yang akrab dikenal BTM dinilai oleh pemerintah Pusat memiliki komitmen yang kuat di bidang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Wali Kota BTM usai menerima penghargaan kepada wartawan di Manado mengapresiasi Presiden Jokowi atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia mengatakan, sistem penilaian yang dilakukan tergolong ketat. Di antaranya penilaian regulasi terhadap kebijakan di bidang kependudukan dan KB.
“Yang pertama kita membuat regulasi tentang bagaimana penanganan ibu dan anak yang kedua kita sediakan dana yang cukup besar untuk ibu dan anak. Itu salah satu indikator penilaian mereka,” ujar BTM.
Menurut Wali Kota BTM, pemerintah Kota Jayapura sangat berkomitmen memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan sejak ibu mengandung, saat melahirkan hingga anaknya berusia lima tahun.
“Lewat PKK kita siapkan dana, dan juga instansi terkait untuk penangan kesehatan bagi ibu dan anak. Terutama, ibu-ibu hamil yang ada di 14 kampung. Tujuannya supaya anak yang dikandung sehat hingga lahir dan melewati 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” katanya.
Dengan penghargaan yang diterimanya ini, BTM berharap dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para bupati se-Provinsi Papua sehingga dapat membangun kualitas SDM di daerahnya masing-masing seperti yang dilakukan di Kota Jayapura.
“KB di Papua janganlah dipandang negatif untuk kurangi jumlah penduduk. Toh BKKBN Papua juga sudah menjelaskan bahwa khusus Papua, tidak ada pembatasan hanya pada 2 anak cukup. Boleh lebih dari 2 anak, asalkan jarak kelahiran anak diatur baik demi jaga kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian Sumber Daya Manusia Papua yang kita siapkan benar-benar berkualitas dan berdaya saing tinggi,” urainya.
Sekedar diketahui, Satyaencana Pembangunan merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI di bidang Pembangunan Kependudukan dan KB. Sebelumnya, Walikota BTMÂ pernah menerima penghargaan Setya Mangggala Kencana untuk bidang yang sama.
Pada malam pemberian penghargaan itu, ada 6 jenis penghargaan yang diberikan Presiden melalui Menteri Puan Maharani. Pertama, Satyalencana Pembangunan untuk 21 Gubernur, Walikota dan Bupati, kemudian, Satyalencana Wira Karya, diberikan untuk 2 instansi yakni TP PKK NTB, dan Muslimat NW NTB. Selanjutnya, Mangala Karya Kencana untuk 74 Gubernur, Walikota, Bupati, dan PKK.
Ada juga, Wira Karya Kencana untuk 4 Profesi. Ada pula, Dharma Karya Kencana untuk 17 mitra kerja. Terakhir, penghargaan Cipta karya kencana bagi 2 Mitra kerja.
Kepala Perwakilan BKKBN Papua Sarles Brabar SE.M.Si menjelaskan penghargaan Satyalencana Pembangunan adalah penghargaan diberikan kepada para kepala daerah sebagai apresiasi Pemerintah pusat terhadap dedikasi mereka yang berperan aktif terhadap program keluarga berencana.
“Ini tak luput dari perhatian Wali Kota Jayapura dalam pembangunan bidang KB yang mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga,” kata Brabar.  (Gusty Masan Raya)