BKKBN Akan Gelar Perayaan HARGANAS Tingkat Provinsi Papua

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si
saat memimpin Apel Bersama staf BKKBN di halaman kantor BKKBN Papua, Selasa (17/07/2018).

JAYAPURA (PB)—Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar perayaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXV Tingkat Provinsi Papua. Perayaan ini penting dilakukan sebagai momen refleksi bersama seluruh stakeholder tentang pentingnya keluarga di bawah tema Cinta Keluarga, Cinta Terencana.

“Setelah mengikuti perayaan HARGANAS tingkat nasional di Manado 4-7 Juli lalu, maka kami fokus perhatian untuk mempersiapkan perayaan itu di tingkat Provinsi Papua yang sedianya akan dilaksanakan di Kota Jayapura. Kami harus berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Karena sudah diamanatkan UU khususnya Keputusan Presiden (Kepres) bahwa perayaan Harganas tiap 29 Juni itu ketua pelaksananya adalah ketua Tim Penggerak PKK mulai dari PKK Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota,” kata Brabar usai memimpin Apel Bersama staf BKKBN di halaman kantor BKKBN Papua, Selasa (17/07/2018).

Menurut Brabar, untuk waktu pasti pelaksanaan perayaan HARGANAS tersebut, pihaknya tengah membangu koordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK dan Walikota Jayapur. Ia juga mengatakan perayaan HARGANAS tingkat Provinsi Papua ini akan digabungkan dengan sejumlah momen perayaan lain yang jatuh pada bulan Juli, di antaranya Hari Kependudukan Dunia yang diperingati pada  tanggal  11 Juli dan Hari Anak Nasional pada 23 Juli.

“Kita di Papua, kita ambil tema adalah untuk meningkatkan  keluarga berencana secara berkelanjutan. Kita gabung dengan sejumlah momen perayaan bulan Juli yang berhubungan dengan keluarga. Jadi kita rangkum menjadi satu momentum yang tepat untuk sama-sama satukan persepsi membangun keluarga Papua yang berkelanjutan, berkarakter dan berkualitas,” kata Brabar.

Menurut Brabar, mengikuti Program KB adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, BKKBN Papua akan tetap mensosialisasikan dalam moment perayaan tersebut. Dalam rangka ini juga, pihaknya telah menyelesaikan satu kegiatan, yaitu pembekalan bagi mahasiswa USTJ yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Arso, Keerom.

Rencananya, akan digelar pula seminar bertema kependudukan.

“Jadi BKKBN, lebih konsen pada bagaimana penguatan keluarga. Untuk itu kita berupaya meningkatkan terus pemahaman tantang program KB itu sendiri. Kita ingin BKKBN menjadi lembaga yang dicintai oleh keluarga di Tanah Papua, sesuai hastag kita BKKBN Sahabat Keluarga,” katanya.

Pada kesempatan itu, Brabar juga menyampaikan komitmennya selaku putra asli Papua untuk terus membuka wawasan bagi seluruh stakeholder di seluruh kabupaten/kota di Papua tentang pentingnya pembangunan Keluarga Berencana (KB). Untuk itu, ia ingin agar kabupaten yang memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani KB harus aktif memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang cukup besar.

“Dana itu ada yang untuk membiayai fisik, ada juga yang non fisik.  Non fisiknya adalah penyuluhan dan penguatan KKBPK (Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunana Keluarga—Red.) melalui penyuluhan. Kalau kita memberikan pemahaman kepada semua stakeholder, terutama kepada pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan, ini kan bagus buat membuka wawasan mereka. Tapi kalau kita punya kepala OPD KB di kabupaten tidak semangat dan tidak proaktif, maka apa yang kita lakukan berhenti, tidak berkembang,” kata Brabar.

Oleh karena itu, Brabar berharap, para pimpinan OPD KB di setiap kabupaten bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk terus giat memberikan informasi tentang pembangunan KB di Papua yang secaa de facto, masih mendapat penolakan oleh sebagian kalangan di Papua.

“Pemahaman dan pemberian informasi melalui seminar atau diskusi serta pertemuan-pertemuan harus terus dilakukan agar membuka wawasan. Tahun ini menjadi momentum yang tepat bahwa soal KB sebagai hak asasi manusia harus diketahui oleh banyak keluarga di Papua. Saya yakin, jika mereka dapat pemahaman yang benar, mereka juga tertarik untuk mengambil bagian. Maka, ini harus banyak dijelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (Gusty Masan Raya/Humas BKKBN Papua)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *