Bupati Befa: Test CPNS Papua Secara Offline Cegah KKN

Bupati Befa Yigibalom, SE.M.Si memberi keterangan kepada wartawan, Sabtu (06/10/2018) di Jakarta.

JAKARTA (PB)—Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom, SE.M.Si mengatakan usulan pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua dan seluruh kabupaten/kota 2018 dengan cara offline atau manual ialah menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta perlunya distribusi birokrat Asli Papua secara merata di seluruh wilayah.

“Sampai hari ini, di Papua, ada suku tertentu, keluarga tertentu di wilayah tertentu yang belum satu pun jadi PNS. Dan ketika dia diperlombakan dengan tingkat kemajuan (melalui media online—Red.) maka ia akan terus tersingkir dalam sejarah bangsa ini. Yang bisa bagi kue ini secara adil ya kepala daerah. Tetapi tentu saja mulai dari sekarang, kita akan persiapkan agar ke depan orang Papua bisa bersaing secara nasional dan globar,” kata Befa yang juga Bupati Lanny Jaya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (06/10/2018).

Pernyataan Bupati Befa ini disampaikan terkait pertemuan tertutup antara Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH dan puluhan bupati/walikota se-Papua dengan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (05/10/2018).

Menurut Befa, kendati dilakukan secara offline, tentu saja kuota kebutuhan PNS di Papua tetap melibatkan orang luar atau non Papua, terutama di bidang-bidang teknis.

“Para dokter dan tenaga kesehatan, para guru, yang setia mengabdi di Papua dari suku mana saja, punya kesempatan yang sama mengikuti test CPNS. Porsinya tentu pemerintah daerah yang tahu, siapa-siapa yang layak, yang melayani sepenuh hati hari ini, dan mereka layak tinggal dan mengabdi di Papua,” ujar Befa.

Untuk itu, kata Befa, dalam waktu dekat, Gubernur dan Kementerian PAN RB akan melakukan regulasi bagaimana tata cara penerimaan secara manual tersebut.

Suasana pertemuan tertutup antara Gubernur Papua dan para bupati dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat malam (05/10/2018).

“Jadi tunggu saja, tata cara manualnya akan disepakati, tanggalnya akan diumumkan. Tentu saja waktu pelaksaan tidak bersamaan dengan test online daerah lain. Segera, dalam waktu secepatnya. Kita berharap para staf gubernur khususnya SKPD terkait bisa bekerja lebih cepat,” tegas Ketua DPC Demokrat Lanny Jaya ini.

Sementara terkait tenaga honorer K2 di Papua yang tengah menunggu proses pengangkatan menjadi CPNS, Befa menjelaskan hal tersebut juga telah disampaikan oleh gubernur Papua dalam rapat tertutup dengan Presiden.

“Intinya, kami bersama gubernur sudah menyampaikan isi hati para pencari kerja, terutama orang Asli Papua kepada Presiden tentang mekanisme test CPNS manual atau offlaine. Dan Presiden sudah memerintahkan kepada jajarannya dan kementerian terkait agar mengakomodir usulan pemerintah dan masyarakat Papua itu. Dan semua akan diatur di daerah,” tegasnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menjawab ketika wartawan di Jakarta.

Sementata itu Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib atas nama rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengakomodir usulan pemerintah dan masyarakat Papua dalam hal test CPNS secara manual.

“Dalam kesibukan dan agenda kerja yang padat, Pak Presiden masih menerima kami tadi malam. Dan respon beliau sangat luar biasa. Aspirasi masyarakat yang kami terima di MRP maupun DPR Papua terkait seleksi penerimaan CPNS secara offline langsung disetujui beliau. Presiden juga langsung memerintahkan Menteri Sekretaris Negara untuk segera bersurat kepada Menpan RB, gubenur Papua dan para bupati/walikota se-Papua agar tahun ini penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline,” kata Timotius.

Ketua MRP Timotius Murib ketika bersalaman dengan Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Bogor.

Timotius berharap dengan adanya kepastian test CPNS secara offline, pihak penyelenggara terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua dan seluruh kabupaten/kota harus bekerja professional dan melaksanakan test itu secara terbuka atau transparan tanpa unsur KKN.

“Supaya ketika diumumkan tidak masalah. Para pencari kerja yang ingin test CPNS hari ini sangat banyak. Jadi harus diakomodir baik oleh para bupati/walikota sesuai kuota yang diterima dari Pemerintah Pusat,” tegas Timotius. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *