Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda tampak makan bersama dengan Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/11/2018)
JAKARTA (PB)—Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH mengatakan bahwa Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memastikan tetap memberikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesuai kesepakatan sebelumnya.
Hal itu ditegaskan Gubernur Lukas usai dirinya dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE.MM menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Kamis (29/11/2018).
Rapat bertajuk “Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT. Freeport Indonesia” ini berlangsung pada Pkl. 10.30 WIB di Kantor Presiden dihadiri 18 menteri Kebinet Indonesia Kerja dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi Negara. Sementara Ketua DPR Papua DR. Yunus Wonda, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, S.IP.M.KP bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak menunggu di luar.
Gubernur Papua Lukas Enembe memberi keterangan pers usai Ratas kepada wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta.
“Ini kami sampaikan bahwa apa yang diinginkan semua rakyat Papua untuk mendapatkan saham (Freeport) 10 persen ini betul-betul, sungguh-sungguh diproses (Pemerintah Pusat) sesuai kesekapatan kita awal. Itu penegasan Presiden saat pimpin rapat terbatas itu,” ujar Gubernur Papua usai Ratas kepada wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Gubernur Lukas, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke Pemerintah Indonesia sebesar 51 persen, dimana 10 persen untuk Papua, harus selesai tahun. Hak Papua, kata Lukas, sesuai ketegasan Presiden Jokowi dalam rapat itu, akan tetap direalisasi.
“Pertama, (Divestasi) harus selesai Desember tahun ini. Kedua, Presiden juga sampaikan harus memperhatikan hak orang Papua sebesar 10 persen. Jangan sampai ada orang ikut nebeng, Papa Minta Saham atau Mama Minta Saham, tidak boleh terjadi seperti itu. Beliau sampaikan, harus hati-hati. Ini penting sekali. Jadi jelas, Presiden bicara dengan hati yang ikhlas, Presiden betul-betul kawal, jadi kita tidak usah ragukan,” kata Lukas.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, S.IP.M.KP bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak menunggu selama proses Ratas berlangsung.
Pada kesempatan itu, Lukas juga menjelaskan bahwa soal nama Perusahaan Daerah PT. Indocopper Investama yang diajukan oleh PT Indonesias Asahan Aluminium (Inalum) di luar kesepakatan bersama, yang membuat dirinya protes dan walk out keluar ruang rapat di Timika, Kamis (23/11/2018), kini ia dan Wakil Gubernur Klemen Tinal sudah mendapat penjelasan dan memahami. Bahwa perusahaan itu ternyata sahamnya kosong dan sudah diambil alih oleh PT Inalum.
“Mereka pakai perusahaan ini, daripada bayar pajak dan administrasi dengan perusahaan baru, lebih baik pakai yang ada. Jadi kita punya hak 10 persen tetap ada, BUMD kan kita sudah bentuk. Dan kita juga punya hak suara dalam agenda Freeport selanjutnya. Saya berharap (proses divestasi) selesai sesuai dengan kesepakatan kita. Tidak boleh ada penumpang gelap yang masuk dalam proses ini,” terang Lukas.
Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (27/11/2018) dipanggil mendadak Presiden ke Jakarta membahas divestasi saham Freeport. Hal ini menyusul protes dan penolakan tegas Gubernur Lukas terhadap PT. Indocopper Investama yang diajukan oleh PT Indonesias Asahan Aluminium (Inalum) di luar kesepakatan bersama. (Gusty Masan Raya)
