Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH ketika memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Negara Jayapura, Jumat (27/12/2018)
JAYAPURA (PB)—Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Jumat (28/12/2018) di Gedung Negara Jayapura guna membahas masalah penembakan di Kabupaten Nduga.
Turut hadir, Kepala Kopolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen. Pol. Martuani Sormin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH.MH dan Sekretaris Daerah Papua T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.M.KP.M.Si.
Pada kesempatan itu Gubernur Lukas menegaskan bahwa pada prinsipnya dirinya mendukung kinerja TNI-Polri untuk mengejar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya yang merupakan, pelaku penembakan yang menewaskan 17 karyawan PT. Istaka Karya, seorang pegawai PUPR dan seorang anggota TNI, 2 Desember 2018 lalu di distrik Mbua, Yigi dan Yali.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri yang sudah melaksanakan tugas di sana. (Para pelaku penembakan) harus dikejar sampai dapat,” ujar Gubernur.
Hanya saja Gubernur berharap, dalam perburuan KKSB tersebut, ia meminta aparat TNI-Polri tidak mengganggu atau mengorbankan masyarakat setempat.
Suasana pertemuan Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Jumat (27/12/2018)
“Peristiwa ini (jangan) rakyat kita yang jadi korban, harus amankan rakyat, dan kejar pelaku yang sudah lari ke hutan, harus ditangkap,” tegas Gubernur kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Gubernur juga menegaskan, pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi di Papua termasuk di Nduga harus tetap dilanjutkan. Sebab Lukas menilai, Jokowi memiliki cinta dan komitmen yang kuat untuk membangun rakyat dan Tanah Papua yang dipimpinnya.
Pada kesempatan itu, Mantan Bupati Puncak Jaya juga menyoroti sikap Bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwijangge yang sampai saat ini tidak pernah berada di daerahnya yang sedang terjadi konflik pasca penembakan oleh KKSB ini.
Menurut Lukas, sesuai undang-undang otonomi daerah, Bupati mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di daerahnya. Oleh karena itu, tidak serta merta semuanya harus dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
“Ini sebenarnya tugas bupati (Nduga) sesuai otonomi daerah. Dimana peristiwa Nduga seharusnya bupati bertanggung jawab atas kejadian seperti ini (teror penembakan KKSB). Oleh karena itu (sudah tekankan) kepada bupati di kabupaten, harus jaga situasi di kabupaten dengan baik, harus menjaga rakyat. Bupati harus tanggung jawab, jangan lepas tangan karena dampaknya rakyat jadi korban,” kata Lukas.
Disinggung soal keberadaan terkini Yairus Gwijangge, Gubernur Lukas mengaku tidak mengetahui keberadaan bupati yang sudah memimpin Kabupaten Nduga dua periode tersebut.
“Tidak tahu, bupati ada dimana karena tidak pernah lapor sama saya, ini saya tidak tahu posisinya ada dimana,” ujar Gubernur.
Pasca peristiwa penembakan di daerahnya, Bupati Yairus Gwijangge seolah menghilang. Bahkan sampai saat ini, hanya Wakil Bupati yang selalu tampil di media massa untuk menyampaikan informasi tentang kondisi Nduga terkini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pasca insiden penembakan terhadap sejumlah karyawan PT Istaka Karya, 2 Desember 2018 silam, aparat gabungan TNI-Polri melakukan pengejaran terhadap KKSB pimpinan Egianus Kogoya. Kelompok yang mengklaim berjuang untuk kemerdekaan Papua ini menembak mati 17 karyawan PT. Istaka Karya, seorang pegawai PUPR dan seorang anggota TNI di distrik Mbua, Yigi dan Yali. (Gusty Masan Raya/AR)
