Dilantik Jadi Kepala BPK Papua, Ini Pesan Buat Paula Henry Simatupang

Suasana Sertijab dari Kepala Perwakilan BPK Papua yang lama Ir. Adi Sudibyo, MM dan Kepala Perwakilan BPK Papua yang baru Paula Henry Simatupang, S.E, M.SI, Ak, CFrA, CA, disaksikan Anggota VI BPK RI ‎Harry Azhar Azis di Gedung Negara, Dok V Atas, Jayapura, Jumat (03/05/2019).

JAYAPURA (PB.COM)—Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI, Jumat (03/05/2019) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari Ir. Adi  Sudibyo, MM kepada Paula Henry Simatupang,  S.E,M.SI,Ak,CFrA,CA di Gedung Negara,  Dok V Atas, Jayapura.

Acara Sertijab ini dihadiri Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM, Sekretaris Daerah Papua T.E.A. Hery Dosinaen, SIP,M.KP,M.Si, Anggota VI  BPK RI ‎Harry Azhar Azis,  Ketua DPR Papua DR. Yunus Wonda, SH.MH, Forkopimda Papua, Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota Se-Papua, sejumlah Kepala Perwakilan BPK, serta pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Papua

Anggota VI  BPK RI ‎Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A meminta Kepala BPK Papua yang baru untuk memperhatikan daerah yang masih disclaimer dalam laporan keyangannya, dimaan disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (T,MP) adalah opini terburuk atas hasil audit laporan keuangan suatu daerah

“WTP dari 30 entitas yang kita periksa di Papua 9 sudah WTP, 11 masih WDP, 10 masijh disclaimer. Saya minta kepada perwakilan yang baru tolong beri perhatian yang lebih kepada pemerintah daerah yang masih disclaimer atau WDP,” kata Harry.

Menurut Harry, Kepala Perwakilan  BPK Provinsi Papua yang baru harus proaktif mendekati pemerintah daerah yang masih menyandang opini disclaimer dan WDP itu agar pengelolaan keuangan daerah ke depan bisa menjadi lebih baik. Sebab hanya dengan demikian, kata Harry, pemanfaatan anggaran bisa efektik dan efisien digunakan bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Anggota VI BPK RI ‎Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A

“Kami siap juga kalau ada konsulitasi dan sebagainya, walalupun sebenarnya menurut UU tugas kami hanya untuk memeriksa saja tetapi kami ingin jauh lebih maju lagi untu memberikan bantuan teknis konsultasi. Ada satu daerah yang sampe 12 tahun disclaimer, mungkin BPK harus diperbaiki atau rakyatnya harus memilih kepala daerah yang punya perhatian dan komitmen yang kuat untuk pengelolaan keuangan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM usai Sertijab mengatakan, kerjasama yang terbangun antara Perwakilan BPK Provinsi Papua dan Pemprov Papua sudah berjalan baik. Namun, sebagai wakil pemerintah Pusat, Pemprov Papua bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kehadiran BPK memberikan manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan di kabupaten/kota yang masih belum maksimal.

Ia mengatakan, di seluruh kabupaten/kota, baik yang ada di gunung lembah dan daerah terisolir sekalipun, semua penggunaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, meminta pemerintah kabupaten/kota selalu berkonsultasi dan belajar dari BPK agar tidak salah.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM saat menjawab wartawan usai sertijab Kepala Perwakilan BPK Papua.

“Subjeknya adalah kita, BPK mendampingi supaya semua berjalan baik, terbuka, akuntabel sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita Provinsi Kabupaten Kota dapat dipertanggung jawabkan ke masyarakat. Sebab APBD ini kan uang rakyat. Saya minta supaya aparatur kita jangan melihat BPK dari sudut yang sempit. Ini hanya soal pemeriksaan, tapi ada kelebihan yang mereka miliki yang boleh kita ambil. Para bupati/walikota bisa melakukan pelatihan mengundang BPK memberikan materi pencerahan supaya kapasitas pegawai bertambah maju dalam pengelolaan keuangan” kata Klemen.

Klemen menegaskan, selama kepemimpinan Gubernur Lukas dan dirinya sejak periode pertama terjadi trend positif dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Terbukti, sejak 2015 hinga 2018, Papua selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia mengatakan, capaian itu juga didukung dengan trend positif kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab, Pemprov memiliki perhatian yang khusus terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

“Kurang lebih 2.000 anak Papua yang kami kirim ke luar negeri. Sekarang pak gubernur berada di Amerika menghadiri wisuda anak-anak Papua disana. China ada, Rusia ada. Anak anak ini kuliah dari Papua itu bukan orang Papua tapi buat orang Indonesia. Orang Papua boleh minoritas secara kuantitas, tapi dia harus menjdi mayoritas secara kualitas untuk Indonesia. Kami siapkan anak anak yang sedikit ini untuk jadi orang hebat di Indonesia,” katanya. (Gusty Masan Raya/MDC)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *