Direktur RSUD Merauke dr. Nevile Muskita bersama Maxi Simaela dari tim UP2KP.
JAYAPURA (PB.COM)-Direktur RSUD Merauke dr. Nevile Muskita berharap layanan kesehatan Kartu Papua Sehat (KPS) bagi Orang Asli Papua (OAP) terus dipertahankan. Sebab kebijakan era Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH ini sangat membantu pelayanan bagi OAP.
“Pihak kami yang melayani pasien OAP keberatan jika KPS ditiadakan. Kalau pun ya, harus jelas melalui surat keputusan. Sebab surat dari provinsi menyatakan pasien masih tetap dilayani seperti biasa. Sementara hingga hari ini dana Otsus belum cair,” kata dr. Nevile saat bertemu Tim Monitoring Evaluasi dari Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) pekan lalu di Merauke.
Menurut Nevile, sesuai aturan memang tahun ini Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan Papua mengintegrasikan KPS dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tetapi alangkah baiknya kebijakan itu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan semua aspek.“Misalnya untuk mengantisipasi pembelian obat, pihak RSUD mengalokasikan dari dana DAU. Selain itu, hampir sebagian pasien OAP belum memiliki NIK karena belum rekam E-KTP. Ini menyulitkan pelayanan ke depan,” katanya.
Ketua Tim Monev KPS Merauke Maxi Simaela, SE mengatakan kondisi belum jelasnya peniadaan layanan KPS ini membuat pihak RSUD di Merauke. Sebab, faktanya pelayanan jalan terus. Selama sepekan, tanggal 5-9 Juli 2019, pihaknya bertemu dengan pihak RSUD Merauke dan Dinas Kesehatan Merauke untuk memantau pelayanan KPS ini.“Oleh karena itu, Tim UP2KP meminta, supaya jelas, pemerintah Provinsi Papua bisa memastikan secara legal form melalui SK soal peniadaan KPS itu. Kemudian, soal dana yang akan dipakai untuk membiayai premi integrasi KPS dengan JKN-KIS, alangkah baiknya bisa dipergunakan sebagian dana itu untuk membiayai pelayanan KPS selama satu semester ini di semua RSUD di Papua, termasuk Merauke,” kata Maxi. (Gusty Masan Raya)
Facebook Comments Box
