TKN Tutup Buku, Koalisi Berubah?

Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan

JAKARTA (PB.COM)-Usai beredarnya kabar pertemuan antara Prabowo-Megawati dan Surya Paloh-Anies, teka-teki tentang perubahan koalisi Kabinet Indonesia Kerja (KIK) terus berlanjut. Kabarnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin akan menggelar pertemuan bersama Jokowi besok (26/7/2019). Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dan pembubaran TKN dan KIK.

“Insyaallah besok para sekjen akan kembali bertemu bersama Pak Jokowi di hari Jumat, 26 Juli 2019 pukul 16.00 WIB,” kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan kepada wartawan, Kamis (25/7/2019).

Menurut Verry, pertemuan itu dengan agenda untuk membubarkan TKN. Selain para sekjen parpol, Verry mengatakan pertemuan dengan Jokowi akan dihadiri semua pengurus TKN Jokowi, termasuk ketua hingga juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Insyaallah pertemuan akan dihadiri (Sekjen Parpol), juga dihadiri oleh para penasihat, ketua dan wakil ketua, bendahara dan wakil bendahara, direktur dan wakil direktur, koordinator pemenangan pemilu parpol, juru bicara, serta koordinator penugasan khusus,” tuturnya.

Verry menjelaskan, pertemuan besok beragendakan silaturahmi dan pembubaran resmi TKN. Sebab, tugas utama TKN untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf telah terlaksana.

“Tugas utama TKN adalah memenangkan capres dan cawapres paslon 01, dan alhamdulillah telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, secara de facto karena tugas telah selesai, maka TKN dibubarkan. Agar juga ‘selesai’ secara de jure,” kata Verry.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf itu mengatakan setelah dibubarkan, semua anggota TKN akan kembali ke parpol atau ormas masing-masing dan tetap akan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

*Perubahan Koalisi *

Kabar pembubaran TKN itu diperjelas oleh keterangan Wakil Ketua TKN dan KIK Moeldoko yang mengatakan, setelah bubar, partai yang sebelumnya ada di luar koalisi bisa saja bergabung untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Moeldoko juga mengatakan, acara pembubaran TKN dan KIK akan dibuat secara khusus. Para sekjen parpol KIK akan mempersiapkan acara tersebut.

“Karena kita akan mengakhiri TKN tanggal 24 (Juli). Nanti kami akan buat acara pembubaran TKN. Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan itu apa kira-kira yang akan digelar nanti,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Moeldoko mengatakan, setelah dibubarkan nanti, bisa saja ada partai politik yang sebelumnya berada di luar koalisi ikut bergabung mendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Karena menurutnya, politik itu berjalan dinamis.

“Ya bisa saja berkembang ke arah sana, karena politik ini dinamis sehingga bisa,” katanya.

Moeldoko menyebut, dirinya sempat berpikir apakah KIK akan jadi permanen. Dalam perjalanannya semua bergerak dinamis. Ia menyebut perubahan dalam mencari keseimbangan itu sebagai rumus politik.

“Ternyata ya politik begitulah, maksudnya gitu, tidak ada sesuatu yang permanen, semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu udah rumus politik seperti itu,” katanya.

Meski demikian, mantan Panglima TNI ini yakin koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin selama kampanye terbangun cukup baik. Dia pun mengatakan bisa saja koalisi yang terbangun itu kini mendapat tambahan.

“Koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan gitu. Jadi bukan hotel aja yang plus-plus,” katanya.

Namun saat ditanya berapa besaran tambahan yang akan didapat, Moeldoko belum mau menjelaskan secara rinci.

*Nasdem Pelopori Enggan Menambah Koalisi*

Sebelumnya, ketidak-setujuan untuk menambah koalisi telah dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, usai bertemunya empat Ketua Umum Partai Koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Senin (22/7/2019) malam. Johny mengatakan, tak ada manfaat yang bisa didapat saat PDIP memutuskan untuk mengajak gerbong oposisi Gerindra ke dalam KIK.

“Saya belum tahu, apa manfaatnya coba. Coba kasih tahu dong apa manfaatnya oposisi gabung,” jelas dia di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Ia menjelaskan, Nasdem tak ingin ada koalisi pura-pura di masa pemerintahan kedua Joko Widodo ini. Dalam proses berkoalisi, Johny mengatakan, perlu ada riwayat kerja sama yang baik antarsesama anggota koalisi agar memudahkan jalannya pemerintahan.

“Kita kan harus ada manfaat kalau mau koalisi. Koalisi itu harus yang terjaga dengan baik. Berkoalisi itu harus dibentuk dari rasa percaya yang kuat. Riwayat kerja sama politik yang kuat kita ingin koalisi itu betul-betul. Kerja sama politik, bukan koalisi pura-pura kerja sama politik,” ujarnya.

Johny juga menyebut agar koalisi Jokowi-Ma’ruf tak ditambah lagi, karena sudah gemuk. Keempatnya, yakni Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Namun tanpa melibatkan wakil dari PDIP.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar setuju terhadap wacana agar Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Joko Widodo – Maruf Amin tidak menambah partai baru dalam koalisi.

“Ya saya setuju jika KIK tidak menambah partai baru,” kata Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-21 PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7/2019) malam.

Menurut Cak Imin, partai politik anggota KIK sudah banyak. KIK memiliki kursi di DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 60,7 persen.

Kabar gesekan dalam koalisi itu terus menghangat seiring mengerasnya opini yang dibangun dua kepentingan. Sejauh ini, Gerindra sudah memberikan sindiran-sindiran terhadap manuver Nasdem. Termasuk dengan manuver memberikan dukungan kepada Anies Baswedan yang sebenarnya adalah kader Gerindra. (Gusty Masan Raya/Jit)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *