Wamen PUPR akan Kawal Perpres 17 di Papua

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), john Wempi Wetipo.

JAYAPURA (PB.COM) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo mengklaim diberi tugas khusus oleh Presiden untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terkait dengan itu, Wempi Wetipo menegaskan dalam waktu dekat  akan mengumpulkan para pengusaha asli Papua untuk mendengarkan langsung terkait pelaksanaan Perpres ini.

“Mungkin dalam waktu dekat saya akan kumpulkan para pengusaha asli Papua. Mungkin selama ini ada komunikasi yang terputus, mari kita duduk bicara. Sebab Presiden berikan tugas khusus bagaimana mengawal Perpres 17 ini,” ungkap Wetipo saat diwawancarai pers di Jayapura, Minggu (27/10/2019).

Menurutnya, Perpres ini lebih ditujukan kepada para kepala daerah (bupati dan walikota) di Papua dan Papua Barat.

“Selama ini kita lihat Bupati keberpihakan terhadap pengusaha OAP itu tidak ada, nah oleh karena itu komunikasi yang putus ini, mari kita buka, supaya tidak ada lagi yang mengganggu atau ,menghalangi untuk pembangunan infrastruktur di Papua, itu tidak boleh,” tegasnya.

Sebab lanjutnya, hari ini banyak orang berbicara di sosial media bagaimana memacu pembangunan infrastruktur di Papua. Namun jika masih saja ada gangguan keamanan yang dilakukan oleh masyarakat, kapan pembangunan akan dilakukan.

“Jadi selain ditugaskan khusus untuk mengawal infrastruktur, Presiden juga meminta untuk bagaimana soal keamanannya,” ungkapnya.

“Saya mau sampaikan, saya ditunjuk Presiden jadi Wakil Menteri PUPR bukan hanya urus infratsruktur tetapi juga masalah keamanan. Supaya Infrastruktur itu dibangun dengan baik tanpa ada hambatan gangguan keamanan,” ungkapnya lagi.

Soal tugas khusus ini, mantan Bupati kabupaten Jayawijaya ini mengaku memang spesifik untuk pendelegasian tugas dan wewenang belum ada sebab masih menunggu penjabaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Presiden.

 “Tetapi kita tidak mungkin menunggu karena pekerjaan terlalu banyak, sehingga lebih kepada pengawasan. Sebab  waktu kepemimpinan presiden periode pertama belum semua dikerjakan secara tuntas karena kurangnya pengawasan,” katanya.

Wetipo mengajak para pemimpin di Papua, Gubernur Bupati dan Walikota untuk bersama sama membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Supaya kita tinggal damai untuk membangun, sebab kedamaian dapat diciptakan mulai dari pimpinan hingga ke bawahannya,” katanya lagi.

Dalam kunjungan kerja pertamanya ke Papua, John Wempi Wetipo langsung menjenguk staf PUPR, La Hanafi dan Agus Supriyanto (rekanan) yang sedang dirawat intensif di RS Provita, Minggu (27/10) pagi. Keduanya menjadi korban penyerangan orang tak dikenal saat melakukan monitoring di pembnagunan ruas jalan Dekai – Kenyam di Kabupaten Yahukimo, Jumat (25/10) lalu.

Wempi Wetipo yang didampingi Anggota DPR RI, Kamaruddin Watubun dan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN)XVIII Papua, Osman Marbun serta sejumlah staf Kementerian PUPR juga meninjau persiapan peresmian jembatan Youtefa oleh Presiden Jokowi, Senin (28/10/2019) besok.

Usai meninjau jembatan, Wetipo bertolak ke kota kelahirannya Wamena, Kabupaten Jayawijaya dimana besok dijadwalkan Presiden akan berdialog dengan masyarakat setempat. (Andi/Frida)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *