JAYAPURA (PB.COM)–Beberapa hari terakhir ini, publik Papua dikejutkan dengan pernyataan Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge yang akan mencari suaka politik ke negara lain jika Pemerintah pusat tidak menarik kembali pasukan non organik (Satgas) dari Nduga.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.M.KP.M.Si menegaskan pihaknya menyayangkan seorang pimpinan daerah sekaligus pejabat negara menyampaikan pernyataan seperti itu.
“Itu hak politik setiap orang tetapi sebagai pejabat negara sebetulnya tidak layak menyampaikan seperti itu,” ujar Hery kepada wartawan di Jayapura, Kamis (27/2/2020).
Menurut Sekda Hery, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Wakil Bupati Nduga untuk menanyakan alasan mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Ini informasi penting, kami akan panggil dan kita akan lihat kenapa statemen ini ada,” terangnya.
Sekda Hery mengaku, sebelumnya Wakil Bupati Nduga ini telah mengeluarkan pernyataan akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati.
“Saya belum tau ini, karena ucapan-ucapan tertentu dari figur sendiri, kami Pemprov belum tahu atau menerima surat secara resmi baik pengunduran diri sebagai Wagub maupun pernyataan sekarang ini,” tandasnya.
Sebelumnya ramai diberitakan, Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge menegaskan akan melakukan suaka politik ke negara lain jika Pemerintah Pusat tidak menarik kembali pasukan non organik (Satgas).
Selain itu, belum adanya kejelasan penanganan pengungsi masyarakat Nduga yang terus memakan korban.
“Saya tunggu 12 bulan kalau Pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar. Jadi, tolong angota DPRD ini, karena saya sudah ketemu semua petinggi tapi tidak bisa,” ancamnya kepada wartawan di Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga, Senin (24/02/2020).
Menurut Wentius, dirinya sudah bertemu petinggi TNI / Polri maupun Menko Polhukam dalam rangka melakukan koordinasi, namun belum ada keseriusan dari Pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Kabupaten Nduga.
“Saya sudah ketemu dengan petinggi di negara ini melalui Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih bahkan Menkopolhukam. Saya sudah masuk ke kantornya dan kami dua berkelahi (saling berbicara, red) di situ untuk minta segera anggota non organik TNI harus ditarik. Karena kami di Nduga suku yang kecil dan terus semakin habis ini domba-domba saya, jadi saya bicara,” sesalnya.
Wabup mengaku kecewa karena sebagai bawahan dari Presiden untuk wilayah kabupaten Nduga, mengapa dirinya tidak didengarkan dan selalu diabaikan terkait apa yang disampaikan dirinya tentang masalah pengungsi dan keamanan di wilayahnya.
“Kami ini perwakilan Presiden di daerah tapi apa yang kami bicara selalu saya tidak pernah didengarkan,” tegasnya. (Toding)