Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena.
JAYAPURA (PB.COM)– Komisi IX DPRI yang membidangi sektor kesehatan dan ketenagakerjaan menyoroti keberadaan tujuh (7) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) milik Pemerintah Provinsi Papua yang belum berfungsi maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan mencetak tenaga kerja handal di daerah itu.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPRI Melki Laka Lena kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, S.IP. M.KP. M.Si, Jumat (28/02/2020) di Jayapura.
“Kami kaget, karena BLKI di Papua ada tujuh tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Melki.
Suasana tatap muka Komisi IX DPR RI dengan Pemprov Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (28/02/2020)
Menurut Melki, belum dimanfaatkannya sejumlah BLKI yang ada di Papua ini merupakan suatu masalah. Sebab BLKI itu dibangun dengan tujuan agar calon tenaga kerja bisa dilatih di sana sebelum memasuki dunia kerja.
“Apalagi, di zaman sekarang kita tahu persaingan semakin ketat. Pelatihan ini salah satu sarana untuk menciptakan calon tenaga kerja yang bisa bersaing,” kata Melki.
Legislator Partai Golkar inu berharap ke depan perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara BLKI dengan berbagai pihak guna menghidupkan lembaga itu sebagai sarana pencetus tenaga kerja handal di Tanah Papua.
“Sebab masih banyak keluhan soal tenaga kerja yang tidak terlatih dengan baik di provinsi ini. Dengan pelatihan BLKI, rakyat Papua juga bisa dilatih untuk usaha secara mandiri mengelola alamnya yang sangat kaya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen mengaku akan meninjau keberadaan 7 BLKI di Papua itu. Sebab, semua BLKI disinyalir memiliki perlengkapan sudah tidak memadai lagi.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami supaya bisa dibenahi untuk melatih anak-anak Papua agar jadi tenaga yang handal berdasarkan disiplin ilmu atau kemampuannya,” kata putra Adonara, NTT ini.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI itu, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tujuh mitra kerja DPR RI. (Toding)
