Sekda Papua Hery Dosinaen bersama Komisi IX DPR RI usai tatap muka di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (28/02/2020)
JAYAPURA (PB.COM)–Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Jumat (28/02/2020). Dalam tatap muka dengan Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, salah satu persoalan yang dibahas ialah Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Kami minta dana BPJS itu tidak diintegrasikan dari dana Otsus (Otonomi Khusus-Red.) untuk membiayai BPJS. Nanti kalau dana Otsus dialokasikan akan hilang begitu saja kalau masyarakat tidak menggunakannya. Karena sistem BPJS kan gotong royong. Penduduk asli Papua hanya 2 juta lebih, jadi saya pikir Kemenkes bisa mengakomodir hal tersebut. Saya minta para anggota Komisi IX memperjuangkan itu kepada kami di Papua,” ujar Sekretaris Daerah Papua T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.M.KP.M.Si saat tatap dengan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena.
Menurut Sekda Hery, Pemprov Papua sejak zaman Gubernur Lukas Enembe memiliki program Jaminas Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikenal dengan Kartu Papua Sehat (KPS) sebagai pembiayaan kesehatan gratis bagi masyarakat OAP. Pembiayaan KPS itu bersumber dari dana Otsus.
Namun seiring waktu, sesuai tuntutan Undang-Undang, program KPS ini harus dihapus dan berintegrasi dengan JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS.
“Tapi integrasi ini belum bisa diterapkan maksimal di Papua. Karena sebagian masyarakat Papua khususnya di wilayah pedalaman belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP),” tegas Sekda.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengaku sangat kaget karena dalam kunjungan kerja itu, pihaknya menemukan persoalan kesehatan di Papua yang cukup kompleks yang sangat berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Termasuk, masalah penyelenggaraan JKN-KIS oleh BPJS.
“Banyak sekali kami temukan bahwa masyarakat di wilayah pedalaman (Papua) sulit untuk mendapatkan KTP. Kalau kita menggunakan basis (KIP dan e-KTP) tentunya mereka (masyarakat) akan sulit mendapatkan akses untuk ikut dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan,” kata Melki kepada wartawan.
Untuk itu, Emanuel berharap ada formula kebijakan tersendiri untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dalam mendapatkan jaminan kesehatan.
“Hal ini akan kami diskusikan dengan Kemenkes maupun pihak BPJS Kesehatan di Jakarta. Semoga ada pola khusus yang bisa diterapkan bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan haknya untuk hidup sehat seperti saudara-saudara lainnya di Indonesia,” ujarnya. (Toding)
