Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk.
JAYAPURA (PB.COM) – Minimnya dukungan dan kebijakan kepala daerah terhadap perekaman e-KTP di kabupaten khususnya wilayah pegunungan, salah satu faktor rendahnya perekaman e-KTP di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk kepada wartawan, Selasa (10/3/2020) mengungkapkan, perekaman KTP elektronik sampai saat ini belum rampung. “Dukungan dan perhatian para bupati terhadap kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebabkan perekaman rendah,” terangnya.
Ia berharap ada perhatian dan dukungan penuh kepada Dinas Dukcapil setempat. Sebab, saat ini semua bantuan sosial, pendidikan maupun kesehatan berbasis elektronik. “Artinya jangan salahkan siapa-siapa kalau daerahnya tidak tercover bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah,” ucapnya.
Namun demikian, ia memuji proses perekaman KTP elektronik di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya yang dinilainya sudah di atas 50 persen, meski memiliki topografi wilayah yang sulit. “Kalau di Puncak Jaya dan Puncak perekaman sudah bagus. Ini juga karena instansi terkait mendapat dukungan anggaran memadai,” tandasnya.
Untuk mencapai target perekaman sampai 100 persen akan sulit dilakukan, apalagi setiap tahun ada penduduk yang bertambah maupun meninggal dunia. Namun tetap mendorong agar perekaman bisa tuntas hingga 90 persen.
“Sebab intinya Papua ini khususnya di gunung punya biaya tinggi. Sehingga kalau bupati tidak kasih perhatian penganggaran kepada kantor Dukcapil setempat, ya segitulah yang dia akan dapat (hasil perekamannya),” tambahnya. (Toding)
