Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya Provinsi Papua, Paskalis Netep, SH didampingi Kepala BKKBN Nasional Hasto Wardoyo Sp.OG (K), Kepala Perwakilan BKKBN Provinnsi Papua, Sarles Brabar dan lintas sektor terkait, membuka kegiatan Rakerda Program Banggakencana, Kamis (12/3/2020) di Aston Hotel.
JAYAPURA (PB.COM)—Perwakilabn Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang melibatkan instansi terkait dari 29 kabupaten kota di Papua, sejak 10-13 Maret 2020 di Aston Hotel, Jayapura. Rakerda ini sekaligus memperkenalkan rebrand mulai dari jingle, logo hingga tagline BKKBN.
Pada acara pembukaan Rakerda, Kamis (12/3/2020), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si di hadapan Kepala BKKBN Nasional, Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dan Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya Provinsi Papua, Paskalis Netep, SH, dan peserta Rakerda, menjelaskan salah satu dampak dari rebranding adalah penggantian sejumlah nomenklatur dalam program. Di antaranya nama Kampung KB yang dulu dikenal Kampung Keluarga Berencana diganti menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
Menurut Sarles, BKKBN tampil dengan nuansa baru di tahun 2020 memperkenalkan program Kampung Keluarga Berkualitas agar masyarakat tidak berpendapat bahwa program Kampung KB itu mau mengajak masyarakat ikut KB alias ikut menggunakan alat-alat kontrasepsi yang berkonotasi pada pembatasan jumlah anak.
Pembacaan Pakta Integritas tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
Dengan perubahan nomenklatur ini, BKKBN ingin menegaskan bahwa Kampung KB ini bukan milik BKKBN atau milik OPD teknis di kabupaten, tapi milik semua semua pihak, baik OPD pemerintah maupun swasta. Sarles menjelaskan, di Provinsi Papua, per Desember 2019, sebanyak 427 Kampung KB telah dicanangkan oleh BKKBN bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait. Capaian ini belum memenuhi target awal yakni 500 Kampung KB.
Pada kesempatan Rakerda Program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), dengan tema, Banggakencana di Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, jelas Brabar, juga merupakan rebranding dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Setelah memberikan sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provisi Papua, Sarles Brabar bersama kepala-kepala bidang di lingkungan Perwakilan BKKBN Provisi Papua membacakan pakta integritas yang intinya menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menolak pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun.
Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Kepala Perwakilan BKKBN Provisi Papua, Sarles Brabar dan Kepala BKKBN Nasional, Hasto Wardoyo, dilanjutkan penandatanganan MoU antara Kepala Perwakilan BKKBN Provisi Papua, Sarles Brabar dengan Kepala Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (PBSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen, kemudian penandatanganan MoU antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dengan Kodam XVII Cenderawasih dan diakhiri penandatangan MoU antara Kepala Perwakilan BKKBN Provisi Papua, Sarles Brabar dan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua, tentang perluasan akses dan perikatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Provinsi Papua.
Penandatangan MoU antara BKKBN Provinsi Papua dan BKKBN Nasional, dan MoU dengan lintas sektor lainnya.
Kepala BKKBN Nasional, Hasto Wardoyo saat memberikan sambutan, menjelaskan, membangun keluarga itu tidak hanya tentang mengatur jarak kelahiran tetapi juga membantu bagi yang sulit punya anak. Hasto yang berprofesi sebagai dokter kandungan dan spesialis bayi tabung ini mengatakan, di Papua, ada dua dokter yang ahli bayi tabung sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan. Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan memiliki anak dengan memanfaatkan dokter spesialis bayi tabung yang ada di Papua ini, kata Hasto, ia sudah sampaikan ke pemerintah maupun DPR untuk mewujudkan adanya center bayi tabung di Papua. “Saya siap membantu,” katanya.
Untuk Rebrand Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut Hasto, Mendagri Tito Karnavian juga telah membuat Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang intinya adalah pemerintah daerah bisa memasukkan ke akunnya, anggaran APBD untuk membangun keluarga berkualitas. Contohnya, pendampingan keluarga menuju keluarga sejahtera, kemudian pendampingan keluarga agar keluarga itu tidak stunting anaknya. “Kader KB itu bukan saja menyuluh tentang jarak anak tetapi bagaimana memberikan pendampingan kepada keluarga stunting,” jelasnya.
Hasto mengingatkan, mengisi akun harus diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, yang tujuannya membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Termasuk yang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Yang nonfisik tidak hanya dengan pertemuan-pertemuan tetapi kalau bisa untuk kunjungan ke keluarga, pendampingan, konseling.
“Pembangunan kita ini secara umum adalah mengikuti rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPNJP) dan di tahun 2020-2024, mengikuti rencana pembangunan jangka menengah. Renstra yang disusun di tahun 2020 ini mengacu ke sana. Dan SDGs, PR beratnya masih tentang kematian ibu dan kematian bayi,” ungkap Hasto.
Karena itu, pihaknya berupaya bagaimana agar ibu-ibu yang melahirkan itu tidak telat dalam penanganan. “Kita harus sama-sama berjuang. Bagaimana bayi-bayi sehat, tidak stunting dan tidak ada kematian bayi. Memang ada empat terlalu yang membuat angka kematian ibu dan bayi tinggi. Terlalu muda, terlalu sering/terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua,” ujarnya.
Ia juga mengemukakan, Kampung KB memang kampung yang digagas Presiden Jokowi. Sebulan lalu, kata Hasto, ia bertemu presiden dan mengusulkan supaya kampung KB itu bukan keluarga berencana tetapi kampung keluarga berkualitas. Karena persepsi orang tentang kampung keluarga berencana adalah mengajak orang untuk berkontrasepsi.
“Tetapi kalau keluarga berkualitas, ini kampung yang mengajak orang memajukan kampungnya. Dari seluruh lintas sector mengeroyok kampung itu. Dan Presiden pun setuju. Kampung KB di Papua yang nantinya memakai nama kampung keluarga berkualitas, kami pun dengan senang hati menyetujuinya,” kata Hasto.
Ia pun mengapresiasi pakta integritas, janji setia dari Kepala Perwakilan BKKBN Papua atas komitmennya tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi dan lainnya.
Sementara itu,Paskalis Netep, SH Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya mewakili Pemerintah Provinsi Papua, menjelaskan, Program Banggakencana tahun 2020, penggarapannya disinergikan dengan kegiatan sector terkait di seluruh Provinsi Papua.
Banggakencana yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN, kata Paskalis, adalah semata untuk meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan serta menyelamatkan ibu dan anak di Provinsi Papua. Menurut hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dari lima tahun, tingkat kematian bayi mengalami penurunan. Hasil SDKI tahun 2012 Papua menunjukkan angka 54/1.000 kelahiran hidup. Sementara pada SDKI tahun 2017, menunjukkan angka sebesar 39/1.000 kelahiran hidup ini sehingga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 15/1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, kualitas kesehatan di Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Ia juga menjelaskan periode 1.000 hari pertama kehidupan atau yang sering kita sebut dengan periode emas, didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa janin hingga usia 2 tahun terjadi proses yang sangat cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Pada periode ini, selain menimbulkan gangguan fisik, juga akan menyebabkan gangguan metabolic yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan anak.
Peningkatan penggarapan 1000 hari pertama anak akan berpengaruh positif pada rekayasa struktur penduduk untuk menciptakan peluang yang dinamakan bonus demografi. Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50/100 penduduk usia produktif. Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020-2030 jika penggarapan program Bangga Kencana bisa tetap dijadikan kegiatan prioritas dan strategis oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan kependudukan. Seiring terwujudnya momentum bonus demografi maka proporsi penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang tepat, agar mereka lebih sejahtera di hari tua,” kata Paskalis.
Sampai saat ini masih terhadap anggapan di kalangan tertentu bahwa program pembangunan keluarga berencana (Banggakencana) adalah program untuk membatasi kelahiran. Untuk itu, program pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas lintas sector menjadi kunci keberhasilan.
Kepada wartawan usai pembukaan, Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki tagline baru, logo baru, jargon baru yang kemudian disosialisasikan, salah satunya di momen Rakerda ini. Yang kedua, BKKBN melakukan restrukturisasi eselon III dan IV sebanyak 800 orang. Yang lainnya dialihkan ke fungsional.
“Untuk menunjang program ini maka kami harus mendorong mendistribusikan rantai pasok kebutuhan masyarakat. Misalnya di BKKBN ada alat kontrasepsi, kalau dibutuhkan oleh masyarakat maka kita dorong untuk masyarakat mudah mengaksesnya, jadi mendorong pelayanan,” ujarnya.
Dalam bidang kependudukan, kata Hasto, pihaknya bersama pemerintah daerah membuat grand design pembangunan kependudukan. “Kita akan banyak bekerja dengan remaja bagaimana agar tidak nikah dini, bagaimana agar tidak stunting, bagaimana agar tidak terjadi cacat pada saat kehamilan. Kemudian bagaimana tidak hamil di luar nikah dan sebagainya. Kami akan bicara kesehatan reproduksi lebih banyak dengan remaja,” ujarnya.
Paskalis Netep menambahkan, dengan adanya konsolidasi organisasi di lingkungan BKKBN dari tingkat pusat sampai daerah, sudah bisa merubah mindset masyarakat dan pejabat daerah untuk meninggalkan paradigma lama yang titik berat pada dua anak cukup, dapat beralih ke paradigma baru kepada kualitas keluarga bahagia sejahtera. “Ini suatu langkah maju,” katanya.
“Kita harap, kepala BKKBN Nasional, dengan gagasan-gagasan yang baru dapat merubah pola pikir aparat penyelenggara di daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap manfaat kita berkeluarga sejahtera. Bukan lagi menitikberatkan pada pembatasan kelahiran khusus bagi orang asli Papua. tidak seperti itu. Jadi kita sedang mengarah kepada bagaimana keluarga kita di kampung-kampung itu bisa sejahtera, terutama mama-mama Papua bisa sehat, anak-anak juga bisa sehat,” tambahnya. (Frida)
