Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si (baju putih).
KOBAKMA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk tidak lagi memotong dana otonomi khusus (Otsus) kabupaten dan kota untuk kepentingan PON XX Tahun 2020 seperti yang telah dilakukan tahun 2019 lalu.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si.
“Kami minta kepada Bapak Gubernur dan Ketua DPR Papua untuk melihat kembali rencana pemotongan dana otonomi khusus kabupaten dan kota yang sudah dipotong tahun lalu dan akan dipotong lagi tahun ini untuk kepentingan pelaksanaan PON XX Tahun 2020,” ujar Ricky Ham Pagawak (RHP) di Kobakma, Selasa (14/4/2020) kemarin.
Menurut RHP, rencana pemotongan untuk tahun ini perlu ditinjau ulang mengingat saat ini kabupaten-kabupaten di Papua, termasuk di Wilayah Lapago diperhadapkan dengan masalah penyebaran virus corona.
“Juru bicara penanganan Covid-19 Pemprov Papua secara resmi sudah menyatakan bahwa di Wilayah Pegunungan Tengah telah terpapar virus Corona sebanyak 3 orang, masing-masing 2 di Kabupaten Jayawijaya dan 1 di Mamberamo Tengah. Saya tidak tahu minggu depan, bulan depan, kemungkinan bisa bertambah, maka melihat kondisi di Wilayah Lapago yang sulit dan anggaran yang terbatas, diperlukan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganannya, salah satunya dari dana otonomi khusus yang akan dipotong, ” ucapnya.
“Kami para bupati di Wilayah Lapago juga sudah sepakat untuk meminta Gubernur Papua agar dana otonomi khusus tidak lagi dipotong, sebab dana itu nantinya bisa membantu penanganan virus corona, begitu pun di wilayah adat lainnya seperti Meepago, Tabi dan Animha. Contoh, kami di Mamberamo Tengah, tahun 2019 lalu dana otonomi khusus yang dipotong mencapai Rp 51 miliar, harapan kami tahun ini tidak dipotong lagi,” tambahnya.
Bupati dua periode ini menjelaskan, dana otonomi khusus tersebut dapat digunakan untuk membiayai pencegahan maupun pasien yang sudah positif selama diisolasi, dan memberikan makan rakyat pascapenutupan wilayah yang sudah dilakukan sejumlah kabupaten-kabupaten di wilayah Meepago maupun Lapago, termasuk Mamberamo Tengah. (Humas Mamteng/Gusty Masan Raya)
