Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Sabtu (16/5/2020) secara simbolis menyerahkan bantuan kepada orang asli Papua tak ber-KTP.
JAYAPURA (PB.COM) – Sebanyak 17.981 Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mempunyai kartu identitas diri (KTP) mendapat bentuan paket Bahan Makanan (Bama) dan pangan lokal dari Pemerintah Provinsi Papua.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Sabtu (16/5/2020) secara simbolis menyerahkan bantuan di empat titik yakni di Kantor Bupati Jayapura sebanyak 4.741 paket Bama, Lapangan Trikora Abepura 6.654 paket, Kelurahan Koya Timur, Muara Tami sebanyak 2.651 dan Kelurahan Tanjung Ria, 3.935 paket.
“Penyerahan kali sebagai tindak lanjut penyerahan Bansos dari sebelumnya. Jika kemarin kita fokus ke rohaniawan dan semua staf yang menjaga rumah ibadah selama Covid-19, hari ini adalah OAP tetapi yang tidak mempunyai KTP,” kata Klemen Tinal.
Menurut Klemen Tinal bahwa bukan berarti warga yang mempunyai KTP tidak diberikan bantuan, tetapi warga yang mempunyai identitas diri dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. “Sementara yang tidak punya KTP pasti bupati/wali kota juga mempunyai hambatan untuk menjangkau, itu langsung kita berikan,” terangnya.
Dari data yang ada, target penerima Bansos sebanyak 32.000, saat ini Pemprov telah menyalurkan sebanyak 17.991 sementara sisanya akan ditangani lewat kabupaten/kota. “Hari ini kita sudah lakukan itu 17.991 orang, secara simbolis setelah itu dinas terkait akan langsung melanjutkan memberikan Bansos,” ucapnya.
“Kalau ini sudah selesai berarti selisinya itu yang kita lewat pemerintah kabupaten/kota, kenapa lewat Pemkab kabupaten/kota karena mereka OAP tetapi mempunyai KTP,” tambahnya.
Ia menyampaikan pemberian Bansos supaya tertib administrasi, dimana semua penerima terima difoto, ada form dan tandatangan, selain untuk pertanggungjawaban administrasi tetapi juga diinput sebagai data base OAP. “Kita mau bangun data base OAP, sehingga kita tahu persis berapa jumlah OAP, di mana mereka berada dan klasifikasinya seperti apa,” bebernya.
Ia menjelaskan pemberian bantuan terhadap OAP yang tidak beridentitas tersebut sejalan dengan Otonomi Khusus, dimana Otsus sudah menjadi tugas Pemprov. “Karena Otsus memang tugasnya di Provinsi dan ada Dinas yang menangani hal tersebut, sehingga tadi kita data mereka semua,” tandasnya.
Selain bertujuan untuk meringankan OAP di tengah pandemic Covid-19, juga sebagai wujud untuk mendata OAP. Dengan adanya data yang baik, pemerintah dapat melihat keterampilan OAP sehingga ke depan dapat digunakan.
“Kita bisa lihat mereka punya kelebihan, sehingga ke depan bisa merencanakan sesuatu sesuai dengan data yang kita miliki,” katanya lagi. (Toding)
