Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad memimpin apel pagi di halaman kantor gubernur, Senin (22/6/2020).
JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-enam kalinya dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Papua.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad dalam arahannya pada apel pagi di halaman kantor gubernur, Senin (22/6/2020) memberi apresiasi kepada pimpinan SKPD yang telah memberikan laporan atas pemeriksaan eksternal yang dilakukan BPK RI Perwakilan Papua.
“Jadi kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita, pada hari Jumat melalui sidang paripurna akan sidang paripurna di DPR Papua tentang penyerahan LHP,” kata Musa’ad.
Ia berharap pemeriksaan LHP tahun ini, Pemprov Papua dapat kembali meraih predikat seperti tahun sebelumnya.
“Kita berharap setelah kita berupaya makasimal mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, kita juga berdoa mudah-mudahan predikat kita sama seperti tahun sebelumnya,” terangnya.
Sebelumnya, Inspektur Papua Anggiat Situmorang mengaku BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap pengunaan anggaran tahun 2019.
“Pemeriksaan awal Januari yang dilakukan selama 25 hari, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci, jadi pemeriksaannya sudah berakhir,” terangnya.
Ia menjelaskan, pemeriksaaan atas laporan keuangan Pemprov Papua tahun 2019 ini meliputi kesesuaian dengan akuntabilitas pemerintah, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengungkapan yang jelas dan apakah sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang dilakukan.
“Ini yang dilakukan BPK dalam memberikan opini,” tambahnya. (Toding)
