Tokoh Masyarakat Minta KPS Harus Dipertahankan

Staf UP2KP Bidang Pengaduan ketika menerima pengaduan kesehatan dari Frans Elosak, Kamis (22/04/2021).

JAYAPURA (PB.COM)—Masyarakat OAP (Orang Asli Papua) masih sangat membutuhkan pelayanan kesehatan gratis bagi mereka bertajuk Kartu Papua Sehat (KPS). Sebab KPS yang digagas drg. Aloysius Giyai, M.Kes semasa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Papua dan merupakan salah satu program unggulan era LUKMEN (Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal) ini, terbukti sangat membantu OAP dari kalangan tak mampu di seluruh fasilitas kesehatan masyarakat.

“Kami mendengar KPS mau dihapus. Ini harusnya tidak boleh. Sebagai tokoh masyarakat Lapago, saya akan bertemu dengan dokter Aloysius Giyai, biar  beliau bicara dengan ke Gubernur Papua supaya KPS ini tidak dihapus,” kata tokoh masyarakat Lapago Fransiskus Abarue Elosak, Kamis (22/04/2021).

Penyataan itu disampaikan oleh Frans ketika mendatangi Kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), lembaga non struktural yang dibentuk Gubernur Papua untuk mengawal pelayanan kesehatan, beralamat di lintasan Jalan Raya Abepura, Kotaraja Luar.

“Saya sakit prostat. Kemarin saya dapat rujukan dari dokter di RS Bhayangkara ke RSUD Jayapura. Saya mau pakai BPJS, tetapi kata petugas loket di RSUD Jayapura, anjurkan saya pakai KPS. Makanya saya datang ke UP2KP untuk mengadu hal ini guna mencari jalan keluar. Dan Puji Tuhan saya dibantu,” kata Frans.

Di tengah upaya mendapatkan pelayanan kesehatan demi kesembuhan prostatnya, sebagai salah satu tokoh masyarakat dari Lapago, Frans mendengar informasi bahwa sebagian besar rumah sakit di Papua, terutama di di daerah-daerah sudah tidak melayani pasien KPS. Karena itu, ia berharap agar program KPS yang sangat bagus ini, tetap dipertahankan demi menyelamatkan Orang Asli Papua.

“Apalagi untuk masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, di bawah kita ini, masih banyak butuh kesehatan gratis. Masyarakat Papua tidak butuh NKRI harga mati ka, harga hidup ka, tapi bagian-bagian ini soal hak hidup Orang Asli Papua, hak mendapat pelayanan kesehatan mereka terpenuhi, itu terpenting” tegas Frans yang juga pensiunan Polri ini.

Tim Pengaduan UP2KP ketika berkoordinasi dengan Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes.

 

Staf UP2KP Bidang Pengaduan Domi Langer mengatakan setelah mendapatkan pengaduan dari Frans, pihaknya langsung bergerak ke RSUD Jayapura untuk berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit rujukan tertinggi di Papua itu.

“Tadi kami sudah koordinasi dengan Direktur RSUD Jayapura. Kami minta supaya unit pelayanan di Urologi bisa segera menangani Pak Frans. Soal apa yang disampaikan soal KPS itu masukan yang bagus buat Pemerintah Provinsi Papua,”  ujar Domi. (Gusty Masan Raya/Tim Pubdok UP2KP)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *