Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy, SE.M.Si
JAYAPURA (PB.COM)—Persoalan status program Kartu Papua Sehat (KPS) yang hingga kini belum dipastikan ada atau tidak di tahun 2021 menimbulkan reaksi banyak kalangan. Terutama, Orang Asli Papua (OAP) sebagai penerima manfaat dan sejumlah rumah sakit regional yang selama tujuh tahun ini melayani jaminan kesehatan gratis ini.
Menyikapi hal ini, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) sebagai lembagai pengawal kesehatan di Provinsi Papua berencana akan melakukan audiens dengan Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy, SE.M.Si pada Mei 2021.
“Atas arahan pimpinan dalam rapat internal, Direktur Eksekutif UP2KP drg. Aloysius Giyai, M.Kes sudah meminta kami untuk bersurat ke Sekda Papua. Surat sudah diterima oleh staf Pak Sekda, kami tinggal tunggu jawdal Pak Sekda. Semoga awal Mei 2021 sudah bisa terlaksana,” ujar Kepala Bidang Sekretariat UP2KP, Alexander Krisifu, SH kepada UP2KPNews, Jumat (30/04/2021).
Menurut Alex, hingga April 2021, banyak sekali pengaduan yang masuk ke UP2KP, terutama pasien Orang Asli Papua yang tidak bisa dilayani dengan baik oleh rumah sakit akibat status KPS yang belum pasti.
“Ini tentu harus disikapi secara arif oleh Pemprov Papua, terutama Dinas Kesehatan. Jika KPS benar-benar ditiadakan, harus ada solusi agar Orang Asli Papua yang tidak mampu bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Kami selama tujuh tahun berdiri memang konsen mengawal pelayanan KPS ini,” tegas Alex.
Sementara itu Staf Sekretariat UP2KP Hidayat Wairoy, SKM mengatakan sesudah pertemuan dengan Sekda nanti, tidak menutup kemungkinan agenda selanjutnya adalah UP2KP memfasilitasi semua pihak untuk duduk bersama membicarakan permasalahan KPS ini biar dicari solusi bersama.
“Terutama, grand desain KPS komplementer untuk menyikapi integrasi KPS-JKN KIS yang diselenggarakan BPJS sesuai aturan,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, selain membahas KPS, salah pertemuan ini juga menjadi ajang pimpinan dan staf UP2KP silahturahmi dengan Sekda Papua yang baru, sekaligus memperkenalkan organisasi dan capaian kerja selama tujuh tahun lebih lembaga ini berdiri.
“UP2KP ini lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur Papua. Tentu Pak Sekda sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di Papua harus diperkenalkan agar beliau bisa kenal UP2KP dan program-program kerjanya,” katanya. (Gusty Masan Raya/Pubdok UP2KP)
