Komisi V DPRP Apresiasi dan Dorong UP2KP Jadi Lembaga Daerah

 

JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra, Rabu (01/09/2021) di Hotel Horison Jayapura. Salah satu mitra kerja yang diundang adalah lembaga pengawal kesehatan bentukan Gubernur Papua yakni Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).

Kegiatan RDP dibuka oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy didampingi Sekretaris Komisi V Fauzun Nihayah. Hadir sejumlah anggota komisi di antaranya Nason Uti, Natan Pahabol, Pieter Kwano, Namantus Gwijangge, Hengky Bayage, Deky Nawipa, Yohanis L. Ronsumbre, dan Elly Wonda. Sementara dari UP2KP, hadir Direktur Eksekutif drg. Aloysius Giyai, M.Kes bersama Ketua Harian Esau Rumbiak, SH dan sejumlah kepala bidang dan staf.

Pada kesempatan itu, para legislator mengapresiasi kinerja UP2KP yang sudah delapan tahun ini telah bekerja menolong rakyat Papua di bidang kesehatan, terutama mengawal pelayanan pasien Orang Asli Papua (OAP) sehingga bisa mendapat haknya di bidang kesehatan.

“UP2KP ini memiliki peran yg besar bagi kesehatan di Papua. Harusnya Gubernur Papua  punya perhatian lebih. Minimal 6 bulan Gubernur ada buat laporan, evaluasi, bagaimana kinerja lembaga ini, bagaimana program dan  anggarannya apa cukup. Karena maksud dan tujuan, tugas UP2KP sangat mulia, apalagi dari pemaparan kinerja tadi. Kesempatan ini kita diskusi, langkah apa yang harus kita lakukan agar peran UP2KP makin eksis,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy.

Anggota Komisi V DPR Papua Natan Pahabol beterima kasih kepada UP2PK. Ia mengaku UP2KP telah menolong sejumlah keluarganya yang sakit beberapa tahun belakangan. Menurutnya, pola pikir masyarakat Papua masih keliru soal sakit. Tunggu sakit parah baru ke fasilitas kesehatan. Karena itu, peran UP2KP sangat besar untuk menolong OAP yang sakit dan butuh penanganan emergency.

 

“Saya sudah rasakan bagaimana kinerja UP2KP. Saya sudah kirim tujuh pasien keluarga saya dan UP2KP bantu kawal pelayanan mereka di rumah sakit sampai sembuh. Mereka memang bukan tim medis, tapi mereka yang mengawal, dan mengontrol kinerja tenaga medis dan memastikan bahwa para pasien ini dapat dirawat dengan baik dan disembuhkan,” ujar Natan.

Anggota Komisi V DPR Papua Nason Uty mengatakan lembaga UP2KP harus ditingkatkan menjadi lembaga independen yang diatur atau disahkan oleh Peraturan Daerah Khusus. Hal ini bertujuan agar eksistensi UP2KP ke depan tetap ada, sekalipun sudah berganti gubernur.

Perlu ada Perdasus sehingga UP2KP tidak hanya dapat anggaran dari dana hibah. Apalagi kita mendengar, dua tahun belakangan ini hanya dapat Rp 2-3 miliar per tahun. Badan ini yang kita dorong agar selain mengawasi pelayanan kesehatan, tetapi juga mengawasi dana kesehatan yang ditransfer dari Pusat ke seluruh kabupaten/kota. Karena kita tahu, banyak bupati menjadikan dana ini sebagai dana Silpa, dan mengabaikan peruntukannya bagi pembangunan kesehatan,” tegas Nason.

Namantus Gwijangge, anggota Komisi V DPR Papua mengatakan UP2KP bisa membangun kemitraan dan sinkronisasi kerja bersama dengan Komisi V DPR Papua untuk mengawal pelayanan kesehatan Papua. Sebab jika ada masalah kesehatan yang digali oleh UP2KP dan didorong oleh Komisi V DPR Papua, maka ia akan memiliki kekuatan tersendiri.

“Saya minta UP2KP bisa membuat program kerja di tengah keterbatasan anggaran yang ada, mau ke arah mana UP2KP sebagai pengawas kesehatan? Tetapi pada prinsipnya, semua yang sudah dikerjakan UP2KP sangat baik, dan ini ternyata sudah dibukukan, ini luar biasa. Buku ini akan dibaca sebagai sejarah oleh tujuh turunan,” katanya.

Deky Nawipa, anggota Komisi V DPR Papua lainnya mengapresiasi kinerja UP2KP di tengah keterbatasan anggaran yang diterima. “Kami dorong agar ada penambahan porsi anggaran bagi UP2KP ke depan agar mendukung program kerja mereka,” pinta Nawipa.

Jadi Bahan Evaluasi

Direktur Ekekutif UP2KP drg. Aloysius Giyai, M.Kes berterima kasih atas kritik dan masukan dari anggota Komisi V DPR Papua bagi lembaga yang dipimpinnya. Ia menyadari bahwa secara lembaga, masih banyak program kerja UP2KP yang kurang maksimal dikerjakan dan harus dibenahi ke depan.

“Terima kasih atas apresiasinya. Rakyat dan wakil rakyatlah yang menilai kinerja kami, baik atau buruk. Lembaga ini hadir saat saya masih Direktur RSUD Abepura, saya melihat banyak Orang Asli Papua yang tidak mendapat pelayanan baik di rumah sakit dan Puskesmas, dipingpong sana sini. Karena itu, tujuan saya ialah, ada lembaga semacam UP2KP ini untuk mengawal pelayanan mereka,” kata Aloysius.

 

Menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini, terkait peningkatan status UP2KP dari lembaga non struktural menjadi lembaga resmi yang disahkan oleh Perdasus, dirinya setuju agar nasib UP2KP bisa dipastikan masih ada pasca berakhirnya kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH 2023 nanti. Ia juga mengaku pihaknya sempat berupaya mengganti nama UP2KP karena menyadari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dikerjakan UP2KP tidak seluas nama yang disandangnya.

“Jadi kalau dibilang nama Percepatan Pembangunan, memang kami menyadari ini harusnya nama ini ada di Bappeda dan skop kerjanya luas. Kami pernah mau revisi nama itu menjadi Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan Papua, karena itu tugas utama kami selama delapan tahun ini. Jadi kalau UP2KP ini jadi badan atau lembaga independen yang diatur dalam Perdasus, ya kita siap berubah,” tegas Aloysius.

Di akhir giat RDP itu, Aloysius juga menyerahkan buku karyanya berjudul “5 Tahun UP2KP Berkarya: Kawal, Respon, dan Tindak Cepat Jerit Sakit Rakyat Papua” kepada Sekretaris Komisi V DPR Papua Fauzun Nihayah.

“Terima kasih bukunya. Secara pribadi saya sudah ikuti rekam jejak karya nyata Pak Aloysius. Kami akan pelajari buku ini dan berharap lembaga UP2KP ini tetap ada,” kata Fauzun Nihayah. (Gusty Masan Raya)