Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST.M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Pegubin drg. Aloysius Giyai, M.Kes foto bersama Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut.MUP di Hotel Grande, Arso 2, Keerom, Kamis (11/11/2021).
JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin) Spey Yan Bidana, ST.M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Pegubin drg. Aloysius Giyai, M.Kes beserta sejumlah pimpinan OPD bertemu dengan Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut.MUP di Hotel Grande, Arso 2, Keerom, Kamis (11/11/2021) guna membahas batas wilayah di kedua kabupaten itu.
Bupati Spey Bidana mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dengan batas wilayah antara Pegunungan Bintang dan Keerom. Sebab masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan itu adalah orang-orang yang sama yang sering berpindah di kedua kabupaten ini.
Kendati demikian, hal ini penting dibahas dalam rangka kepastian hukum, tertib administasi kependudukan, kepastian pelayanan pemerintahan, dan terutama menyangkut hak-hak mereka yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.
Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana didampingi Plt. Sekda Pegubin Aloysius Giyai saat menjawab wartawan.
“Masyarakat yang sama, bikin kampung di Kabupaten Keerom, bikin juga di Pegunungan Bintang seperti di Distrik Jefta. Selama ini mereka berpindah-pindah. Ini yang kami mau kendalikan dengan batas wilayah yang jelas,” kata Bupati Spey didampingi Plt. Sekda Aloysius Giyai usai pertemuan saat menjawab wartawan.
Oleh karena itu, kata Bupati Spey, tujuan ia dan Plt. Sekda Pegubin bersama beberapa kepala OPD terkait bertemu dengan Bupati Keerom agar dilakukan kesepakatan bersama kedua pemerintah daerah dengan mengedepankan kekeluargaan.
“Pertemuan kami hari ini, keputusannya belum disepakati soal batas wilayah. Tetapi minggu depan akan disepakati bersama, sehingga ketika batas wilayah sudah jelas, aset dari Kabupaten Pegunungan Bintang bisa kita serahkan ke Kabupaten Keerom. Begitu pula dari Kabupaten Keerom bisa serahkan ke Kabupaten pegunungan,” tegas Spey yang juga mantan Kepala Bappeda Pegubin ini.
Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana bersama Plt. Sekda Pegubin Aloysius Giyai dan Bupati Keerom Piter Gusbager.
Menurut Spey, hal penting yang ingin dicapai dalam pembahasan batas wilayah ini adalah pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah perbatasan secara pasti, terutama bantuan dari pemerintah daerah dapat diperoleh masyarakat dari kabupaten yang menaunginya secara hukum. Selain itu, juga menghindari dobelnya penerimaan bantuan akibat pola hidup masyarakat sering berpindah-pindah.
“Jadi ada yang mendapat bantuan dari Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Dana Desa, tetapi dari Kabupaten Keerom juga dia dapat. Ini yang perlu kita kendalikan. Kita ingin buat batas wilayah yang jelas agar tidak tumpang tindih. Dan dalam batas wilayah tersebut tidak ada keributan dari masyarakat karena baik yang ada di Keerom maupun Pegunungan Bintang adalah keluarga,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager mengatakan, kesepakatan untuk menata batas wilayah ini tidak hanya sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri tentang verifikasi kampung, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat setempat untuk kepentingan daerah masing-masing, baik Pegunungan Bintang maupun Keerom.
Suasana pertemuan kedua bupati membahas batas wilayah.
“Sisi kekeluargaan atau kekerabatan dari masing-masing wilayah juga tetap kita perhatikan sehingga tidak ada persoalan. Kalaupun ada wilayah yang kami sepakati untuk masuk di Kabupaten Pegunungan Bintang, ini tidak menjadi masalah. Kita lihat juga baik Pegunungan Bintang dan Kabupaten Keerom sama-sama memiliki komitmen terkait hal ini,” kata Piter Gusbager.
Menurut Piter, rencananya ia bersama staf terkait akan menjadwalkan pada Jumat depan untuk segera menata batas wilayah tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
“Dengan penataan ini juga agar bantuan yang diberikan ke depan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Dan jangan sampai jadi temuan karena masyarakat yang sama menerima dobel, ini yang kita jaga,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)
