Menguatkan Suara Perempuan di Papua Lewat “Konsultasi Perempuan”

Para pegiat dan aktivis perempuan dari sejumlah lembaga foto bersama usia giat “Konsultasi Perempuan” di Hotel Suni, Abepura, Kamis, 11 November 2021.

 

JAYAPURA (PB.COM)—Puluhan perempuan memenuhi aula kecil di lantai 2 Room Youtefa Bay, Hotel Suni Abepura. Mereka tampak membentuk lingkaran dan berdiskusi  hangat membahas tema gender dan ketimpangan yang dialami kaumnya. Mereka datang dari berbagai komunitas. Di antara mereka belum saling kenal satu sama lain.

Persoalan ketimpangan gender mempertemukan mereka di forum ”Konsultasi Perempuan” hari itu. Tema ini memang menjadi salah satu isu yang sampai hari ini, masih terus diperjuangkan dalam kerja-kerja  advokasi, konsultasi, penguatan kapasitas dan pemberdayaan kepada perempuan.

Penggiat dan aktivis perempuan menyadari bahwa dalam kemajuan dan laju pembangunan, baik itu perubahan lingkungan sosial, dan juga  eksploitasi sumber daya alam, perempuan kerap kali menjadi salah satu kelompok yang paling rentan termajinalkan dan termiskinkan.

Kemiskinan dan marjinalisasi yang dihadapi perempuan beragam. Mulai dari miskin secara ekonomi berupa hilangnya akses terhadap alat produksi, hilangnya kesempatan mendapat akses pada layanan pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap sumber daya alam (hutan, laut dan tanah).

Ketika perempuan termajinalkan dan termiskinkan, kehidupan dan keseimbangan sebuah keluarga akan terganggu, begitu juga masyarakat dan negara. Menjaga dan melindungi masa depan perempuan, juga adalah menjaga masa depan keluarga, masyarakat dan negara.

Kondisi ini membuat sejumlah lembaga, mulai dari AKSI, TIKI’ Jaringan HAM Perempuan Papua dan Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas LEKAT, yang selama ini concern kepada isu gender dan pemberdayaan perempuan berkolaborasi melaksanakan kegiatan bertemakan “Konsultasi Perempuan” di Hotel Suni Hotel dan Convention Youtefa, Abepura, Kamis, 11 November 2021.

Konsultasi perempuan adalah ruang bagi perempuan Papua untuk bersuara atas segala ketimpangan baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yang selama ini dihadapi oleh setiap perempuan. Pada giat ini, hadir sejumlah keterwakilan komunitas dan aktivis perempuan mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura hingga Kabupaten Keerom.

Diskusi dan konsultasi perempuan dimulai dengan langkah dimana setiap perempuan mendefenisikan ketimpangan yang dialami oleh dirinya sendiri.  Mulai dari ketimpangan ekonomi hingga akses sumber daya alam. Kemudian, menganilisis kemiskinan dan pemiskinan yang dihadapi perempuan, dan penyebab ketimpangan setiap perempuan berdasarkan pengalaman hidupnya, di dalam keluarga, masyarakat hingga negara.

Sebanyak empat fasilitator memandu jalannya diskusi, yakni Risma Umar dan Marhaini Nasution (AKSI for gender, social dan ecological justice), Hutri Jewi (TIKI Jaringan Perempuan HAM di Papua, dan Rori Marwani Subaing (LEKAT Papua).

Stop Kekerasan dan Marginalisasi Perempuan

Koordinator TIKI’ Papua yang juga aktivis senior perempuan Papua, Fien Jarangga pada kesempatan itu, menyinggung tentang usaha lembaga yang dipimpinnya dan isu perempuan yang telah terkodumentasikan dalam buku: Stop Sudah.

“TIKI salah satu jarigan yang tumbuh dari kebutuhan korban. Tahun 2008, teman-teman aktivis perempuan yang peduli terhadap hak asasi manusia di tanah Papua dengan bantuan teman dari Jakarta: Komnas Perempuan, Fajar, kami melakukan pendokumentasian selama hampir setahun dan menghasilkan satu buku yang cukup dikenal oleh sejummlah pejabat negara, berjudul: Stop Sudah. Isi buku berupa kesaksian dari 200-an perempuan mulai dari Sorong sampai Merauke. Pada tahun 1963-2009, masalahnya sama. Situasinya tidak berubah. Yang berubah sekarang adalah banyak anak-anak yang sarjana,” kata Jarangga.

Suasana diskusi tentang perempuan dan gender.

Pimpinan LEKAT Papua, Jackson Yumame, S.IP., MPA yang juga Dosen FISIP Uncen menuturkan, potret perempuan saat ini kurang lebih sama, baik secara nasional maupun local, yakni sama-sama mengalami deskriminasi maupun marjinalisasi.

“Kalau kita bicara tentang kondisi dan situasi perempuan nasional maupun lokal, mereka adalah  kelompok yang terdiskriminasi dan termarjinalisasi dari sebuah perubahan. Perempuan bahkan sulit/terbelakang untuk mendapatkan akses publik, baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan,” kata Yumame.

Namun Yumame menegaskan, perempuan Papua memainkan peran penting bukan hanya dalam konteks pembangunan secara sempit namun luas. Keberhasilan kita ditentukan oleh keberhasilan ekonomi perempuan dalam berumah tangga yang akan berdampak kepada masyarakat dan negara.

“Dua hal yang bisa didorong yaitu regulasi dan program untuk memperkuat perempuan,” tegasnya.

Risma Umar mewakili AKSI for gender, social dan ecological justice menyampaiakan harapan besar AKSI kepada perempuan Papua dalam kegiatan ini.

“Kami selalu punya mimpi besar, bagaimana perubahan di Papua berpihak pada rakyat dan perempuan. Semua orang tahu, Papua adalah tanah yang subur (kaya), namun angka  statistik negara menempatkan Papua sebagai daerah miskin. Apakah betul kita miskin, ataukah kita berada dalam proses pemiskinan sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan ekonomi atas nama pembangunan,” tutur Risma.

Menurut Risma, ia percaya bahwa jika alam Papua yang kaya dan subur ini dijaga, diolah,  dikelola dengan baik, maka kehidupan akan berkesinambungan (sustainable) dan kehidupan perempuan juga akan hidup damai dan sejahtera. Sebaliknya, ketika alam dirusak, maka manusia dan semua ekosistem akan rusak.

“Suara-suara perempuan belum keluar semua ditengah ketimpangan dan ketidakadilan. Padahal perempuan Papua juga punya hak bebas dari penderitaan dan bebas dari kemiskinan. Kegiatan ini bagian dari mendukung inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh mama-mama Papua dan teman-teman gerakan sosial dan gerakan perempuan di Papua agar terjadi perubahan,” tegas Risma.

Giat “Konsultasi perempuan” ditutup dengan diskusi dan internalisasi rumusan dari masalah-masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap orang dan secara kolektif yang melahirkan 12 point usulan perubahan. Beberapa diantaranya yaitu: kembalikan tanah kami, jangan batasi hak-hak kami, review kembali kebijakan kelapa sawit, ilegal logging, meminta Jokowi memperbaiki kerusakan alam, dan usulan persatuan:  perempuan saling mendukung dan bersuara. (Karl Wagab Meak)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *