Dana KPS Terbatas, Perlu PKS RSUD Jayapura dan RS di Kabupaten Demi Layani Pasien OAP

Tim Monev KPS dari UP2KP saat berdialog dengan pasien keluarga anak di RSUD Jayapura, Selasa, 28 Juni 2022.

JAYAPURA (PB.COM)—Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) pelayanan Kartu Papua Sehat di RSUD Jayapura, Selasa, 28 Juni 2022.

Salah satu faktas yang ditemukan dalam Monev itu ialah berkurangnya pelayanan bagi pasien Orang Asli Papua (OAP), terutama yang dirujuk dari rumah sakit kabupaten. Sebab anggaran pelayanan KPS untuk RSUD Jayapura tahun ini makin berkurang  dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tim Monov KPS dari UP2KP saat berdialog dengan Plh. Kabid Yanmed RSUD Jayapura, dr. Adrian E. Ansanay, M.Kes

“Kami bertemu dengan para pengelola KPS dan manajemen yang diwakili Plh. Kabid Yanmed dr. Adrian E. Ansanay, M.Kes. Kami berbincang banyak hal. Juga kami sempat turun ke unit pelayanan dan berdialog dengan beberapa pasien. KPS ini tetapi menjadi layanan yang sangat membantu pasien. Sayangnya, anggaran terbatas sehingga berdampak pada cakupan pelayanan,” kata Fredek Hukubun didampingi Piere Sahetapy dan Domi Langger dari UP2KP.

Menurut Fredek, pihaknya berdialog dengan salah satu pasien anak yang dirujuk dari RSUD Serui. Sang ibu dari pasien ini bernama Neli Yowei mengaku bahwa sebelumnya, anaknya yang menjalani kemoterapi akibat tumor di perut di RSUD Jayapura dilayani gratis dengan menggunakan KPS tahun 2021.

 

“Namun di tahun ini, ketika datang lagi, keluarga mendengar bahwa KPS di RSUD Jayapura tak ada lagi, jadi mereka langsung urus kartu JKN-KIS di RSUD Serui lalu dirujuk dan berobat mengggunakan layanan itu di RSUD Jayapura saat ini,” tutur Fredek.

Sementara itu, Plh. Kabid Yanmed RSUD Jayapura, dr. Adrian E. Ansanay, M.Kes mengatakan bahwa progam KPS ini sangat bermanfaat bagi pasien, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Namun dengan kebijakan anggaran baru sesuai UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dimana dana pendidikan dan kesehatan langsung ditransfer Kementerian Keuangan ke kabupaten/kota, hal itu berdampak pada anggaran KPS.

“Saya kurang tahu persis nilai KPS berapa di DPA RSUD Jayapura tahun ini. Tetapi saya sangat berharap agar program pelayanan KPS terus berlanjut dan jangan sampai ditiadakan. Salah satu solusi, ke depan kami turun ke kabupaten/kota guna melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sistem Rujukan Program Pelayanan KPS bagi OAP dimana ada cost sharing dana KPS ke RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan,” kata dr. Adrian.

Ia menegaskan, kendati dalam keterbatasan anggaran, RSUD Jayapura tetap melayani pasien OAP sesuai juknis KPS. Bagi yang tidak memiliki KTP, petugas kesehatan memverifikasinya dengan mengindentifikasi ciri-ciri pasien untuk memastikan bahwa pasien itu benar-benar Orang Asli Papua.

Sekedar diketahui, pelayanan kesehatan gratis bagi OAP tidak mampu bernama Kartu Papua Sehat merupakan salah satu program primodona di era kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH. Program ini digagas oleh drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan Papua dan mulai diberlakukan pada tahun 2014. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.