Jelang Pengesahan UU DOB, GAMKI Ingatkan Pemerintah Pusat Jangan Timbulkan Konflik Sosial di Tengah Masyarakat Papua Akibat Pembagian Wilayah Yang Salah

Ketua DPC GAMKI Pegunungan Bintang Etius Kasipka, S.Sos,S.Si.

JAYAPURA (PB.COM)—Pengurus DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Pegunungan Bintang mengingatkan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Komisi II DPR RI agar bijak memutuskan polemik pembagian wilayah administrasi tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua, sebelum disahkan menjadi Undang-Undang pada Kamis, 30 Juni 2022.

Sebab parameter atau indikator yang dipakai Kemendagri dan Komisi II DPR RI dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk membagi wilayah-wilayah administratif itu bias alias tidak konsisten.

“Kalau mau pakai patokan pembagian wilayah adat, pertanyaan kami mengapa Kabupaten Puncak Jaya dan Puncak masuk Provinsi Papua Tengah dan bukan Papua Pegunungan? Mengapa pula Saereri bisa masuk Tabi? Kami DPC GAMKI Pegubin sepakat mendukung Bupati Spei Bidana agar pertahankan Pegubin tetap ada di provinsi induk Papua karena alasan jarak geografis,” kata Ketua DPC GAMKI Pegunungan Bintang Etius Kasipka, S.Sos,S.Si dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu, 29 Juni 2022.

Menurut Etius, Pemerintah Pusat harusnya konsisten bahwa parameter pemekaran wilayah administrasi baik distrik,  kabupaten maupun provinsi adalah memperpendek rentang kendali pelayanan puiblik dan pemerintahan.

Oleh karena, adalah sangat mendasar alasan mengapa seorang bupati, tokoh adat, mahasiswa, intelektual dan OKP Pegubin satu suara menolak RUU DOB yang memasukkan Pegunungan Bintang ke Provinsi Papua Pegunungan beribukota Wamena.

“Ini malah makin membuat gap pembangunan. Pemda Pegubin sedang giat-giatnya membangun akses jalan darat menghubungkan Pegubin dengan wilayah Utara yaitu Keerom dan Jayapura. Karena jelas secara peta geografis, kami lebih dekat ke Jayapura, bukan ke Wamena,” tutur Etius.

Ia menegaskan, segenap pengurus DPC GAMKI Kabupaten Pegunungan Bintang mendukung meminta pemerintah pusat harus menghargai aspirasi masyarakat Pegunungan Bintang untuk tetap bertahan di Provinsi Papua.

“Jika tidak, saya kuatir muncul gesekan-gesekan sosial di tengah masyarakat Papua, sama seperti yang terjadi Otsus Jilid Dua. Ini tidak boleh terjadi. Rakyat Papua khususnya Pegunungan Bintang jangan jadi korban kebijakan politik yang keliru,” tutupnya. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.