Titus Lao Mohy, S.Si,M.Si
JAYAPURA (PB.COM)—Ketua MPI KNPI Yahukimo, Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si meminta dengan tegas Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo agar tidak diskriminatif dalam penempatan pejabat birokrasi di awal pemerintahannya dengan mengakomodir perwakilan dari 8 kabupaten.
Pernyataan tegas itu disampaikan Lao Mohy menyusul pelantikan Pelaksana Tugas (Plt.) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, Rabu, 18 Januari 2022 di Wamena. Dimana penempatan jabatan belum adil dan terkesan diskriminatif bagi 4 kabupaten di dalamnya yakni Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga dan Yalimo.
“Oleh karena itu, saya sarankan, Bapak Penjabat Gubernur harus buka forum besar yang melibatkan sejumlah unsur dan perwakilan suku-suku yang ada di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan supaya dalam forum resmi itu, Penjabat Gubernur dan jajarannya mendapatkan masukan dan harapan dari para tokoh sebagai pijakan awal dalam menata birokrasi,” tegas Titus Lao Mohy kepada wartawan, Kamis, 19 Januari 2023 di Jayapura.
Menurut pria yang akrab disapa Bung TLM, Provinsi Papua Pegunungan dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku dan budaya dengan karakter berbeda-beda. Semestinya hal ini menjadi kekayaan yang harus dikelola secara baik oleh penjabat gubernur untuk menata awal pemerintahan di provinsi yang baru berdiri ini.
“Dengan digelarnya forum besar, Penjabat Gubernur tidak hanya menerima masukan dari satu dua suku tapi perwakilan tokoh dari 8 kabupaten harus diundang resmi. Karena ini menyangkut masa depan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Titus yang saat ini menjabat Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.
Titus menegaskan, tugas seorang Penjabat Gubernur sangat jelas dan sebagai seorang pamong tentu mengetahui arah penataan pembangunan dan birokrasi. Namun ia sangat kecewa melihat fakta hari ini bahwa ada suku-suku dari beberapa kabupaten tidak diakomodir dalam pengisian jabatan birokrasi, terutama Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yalimo.
“Empat kabupaten ini memiliki SDM yang sudah sangat melimpah, tetapi setelah mengikuti dua kali pelantikan eselon oleh Pj Gubernur, terkesan 4 kabupaten ini diabaikan dan tidak masuk dalam daftar eselonisasi di provinsi. Kami sudah korban selama 10 tahun di Provinsi Papua. Kami tidak mau mengalami hal yang sama di Provinsi Papua Pegunungan,” tuturnya.
“Berikan kami kepercayaan dan ruang. Kami siap kerja berbakti untuk negeri ini. Banyak senior-senior yang memenuhi syarat dan mereka harus diberikan ruang untuk kerja membangun provinsinya. Kami tidak mau jadi objek terus. Sudah cukup di Provinsi Papua. Jangan lagu lama diputar kembali di Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan berikut SDM dari 4 kabupaten ini harus diakomodir,” tegas Bung TLM dengan nada serius. (Gusty Masan Raya)
