Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH,M.AP saat menerima penghargaan UHC Award 2023 dari Menkes Budi Gunawan, Selasa, 14 Maret 2023 di Balai Sudirman Tebet, Jakarta Selatan.
JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia atas capain jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam acara penyerahan yang dihadiri Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin itu, Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH,M.AP menerima langsung UHC Award 2023 atau Cakupan Kesehatan Semesta dari Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Maret 2023.
“Jadi penghargaan ini kami terima atas keikutsertaan seluruh masyarakat Tolikara dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS lewat Universal Health Coverage. Dimana capaian kita di Tolikara saat ini 97,9 persen penduduk yang masuk dalam peserta BPJS Kesehatan,” kata Penjabat Bupati Marthen Kogoya melalui pesan whatsapp kepada redaksi, Rabu, 15 Maret 2023.
Menurut Marthen Kogoya, dengan diterimanya UHC Award 2023 menunjukkan komitmen Pemkab Tolikara dalam mendukung RPJM Pemerintah Pusat di bidang kesehatan, khususnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) guna memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga Tolikara yang tidak mampu.
“Ke depan, dengan adanya UHC terkait layanan kesehatan ini, kami dari pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Tolikara yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan. Kita akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, terutama RSUD Karubaga dan Puskesmas-Puskesmas agar mutu pelayanan juga meningkat,” tegas Marthen.
Penghargaan yang sama diterima Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Penjabat Gubernur Nikolaus Kondomo, SH,MH, terhitung sejak 1 Maret 2023, sebanyak 1.384.812 jiwa penduduk Provinsi Papua Pegunungan telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.457.696 jiwa atau 95%.
“Dengan telah tercapainya UHC di Provinsi PapuaPegunungan dan6 Kabupaten/Kota, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Papua tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN,” ujar Nikolaus Kondomo, Selasa, 14 Maret 2023 dilansir dari rri.co.id.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Wamena menyebutkan, hingga Februari 2023 terdapat 144 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 4 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di Provinsi Papua Pegunungan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Harapan Wapres
Kabupaten Tolikara menjadi salah satu dari, 334 kabupaten/kota dan 22 Provinsi di Indonesia yang menndapatkan penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas keberhasilannya mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Namun, untuk mencapai target minimal 98 persen di tahun 2024, Wapres meminta seluruh pihak untuk saling bekerja sama dan bersinergi agar UHC dapat segera tercapai.
“Ke depan, kita terus dukung bersama pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan RPJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN,” kata Ma’ruf mengutip Tempo.co.id.
Wapres pun meminta para pemangku kepentingan menyiapkan Langkah strategis untuk target tersebut. Pertama, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.
“Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” katanya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan, BPJS Kesehatan telah bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Namun, kata dia, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron. (Gusty Masan Raya/DBS)
