Bupati Piter Gusbager: Nyawa Satu Orang Papua Sangat Berharga

JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Piter Gusbager, S.Hut,MUP mengatakan dalam rangka perlindungan sosial bagi warganya yang tidak mampu, khususnya terkait kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan, pihaknya telah menyiapkan dana di tahun 2023 dan siap bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura.

“Satu nyawa orang Papua begitu berharga. Sekali lagi satu nyawa orang Papua, bukan hanya Orang Asli Papua tetapi semua umat manusia yang ada di Tanah Papua ini begitu berharga. Karena itu, kami ingin membangun beberapa kerja sama dengan rumah sakit di Jayapura untuk menyelamatkan pasien, salah satunya dengan RSUD Jayapura,” kata Bupati Piter Gusbager kepada wartawan di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin, 17 Juli 2023.

Pesan itu disampaikan Piter Gusbager usai menggelar pertemuan dengan Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan tim di ruang kerjanya membahas rencana kerja sama pelayanan pasien rujukan antara Pemda Keerom dan RSUD Jayapura.

Menurut Piter, salah satu kendala pelayaanan kesehatan bagi pasien di Keerom adalah masih banyak warganya yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), terutama KTP Elektronik atau E-KTP.

Menyikapi hal ini, Pemda Kabupaten Keerom di tahun 2023 ini telah menyiapkan dana sebesar Rp 4 miliar lebih untuk siap membangun bekerjsama dengan beberapa rumah sakit guna menopang pelayanan rujukan bagi pasien asal Keerom dari keluarga tidak mampu.

“Itu kita kerjasamakan dengan beberapa rumah sakit yang memiliki standar pelayanan yang lebih baik di Provinsi Papua. Salah satunya adalah RSUD Jayapura yang sudah type B. Juga ada RS Provita dan RS Dian Harapan. Awal ini kita mau segera konkritkan kerjasama dengan RSUD Jayapura di bidang layanan rujukan,” tutur Piter.

Piter menjelaskan, adapun warga Keerom yang akan mendapat pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Jayapura dalam kerjasama itu yakni mereka yang secara genealogis berasal dari garis keturunan ayah maupun ibu. Selain itu, juga non Papua yang ber-KTP Kabupaten Keerom dari keluarga tidak mampu.

“Nanti di dalam perjanjian kerjasama itu akan ada pasal-pasal yang mengatur soal ini. Mengapa kebijakan ini kita lakukan? Sebab tidak semua warga Keerom memiliki KTP Elektronik. Saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk mem-back up data, berapa orang Keerom yang belum memiliki KTP Elektronik. Selain itu, tidak semua pelayanan di RS itu dicakup oleh BPJS. Ada paket yang tidak terpenuhi seperti obat dan pelayanan lain. Nah kerjasama ini yang akan mengkafer sehingga warga berobat gratis,” tegasnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, pilihan orang Papua, baik orang asli maupun non Papua yang mendatangi rumah sakit atau Puskesmas untuk berobat adalah sikap yang patut disyukuri pemerintah. Sebab itu menunjukkan telah tumbuh rasa percaya (trust) kepada fasilitas kesehatan.

“Artinya mereka ada trust, ada rasa percaya kepada faskes. Jadi kita harus layani. Tidak boleh hanya karena satu dua rupiah, karena prosedur, atau karena kelalaian kita pemerintah, lalu mereka terabaikan hak-haknya dalam pemenuhan layanan kesehatan,” tutur Piter.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi inisiatif dari Direktur RSUD Jayapura dan jajarannya yang datang membicarakan kerjasama ini. Sebab ini langkah yang bagus untuk membangun koordinasi yang baik dalam sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

“Semoga dalam waktu dekat kerja sama ini bisa ada hitam di atas putih lewat sebuah penandatangan kerjasama. Hari ini sudah kita bicara secara lisan, kita sudah sepakati tinggal diatur dalam pasal-pasal soal hak dan kewajiban. Tentu paket kerjasama ini dengan tema, konsep dan mekanisme yang klir agar anggaran dari program ini tidak dipelintir menjadi barang yang tidak berguna,” tegas Piter. (Gusty Masan Raya)