Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius beserta jajarannya foto bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase, S.KM,MM dan tim usai rapat evaluasi, Kamis, 3 Agustus 2023.
JAYAPURA (PB.COM)—Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan jajarannya berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya, ialah mengatasi persoalan iur biaya tambahan yang dibebankan kepada pasien yang sehararunya telah diakomodir dalam pembiayaan paket INA CBG’S
“Kami tadi sudah bahas banyak hal, dari BPJS menyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama masalah iur biaya tambahan seperti obat, BHP, pen ortopedi dan lain-lain. Termasuk juga perihal SIMRS Online,” kata Aloysius Giyai usai menggelar rapat evaluasi dan koordinasi pelayanan pasien BPJS dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase, S.KM,MM di ruang kerja direktur, Kamis, 3 Agustus 2023.
Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai bersalaman dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase.
Menurut Aloysius, sejak dipercayakan memimpin kembali RSUD Jayapura mulai 3 Mei 2023, ia telah mengevaluasi seluruh sistem pelayanan yang banyak kekurangan. Termasuk, stok obat-obatan yang kosong dan membuat pasien diberi resep untuk mencari di apotik di luar rumah sakit. Hal ini menimbulkan terjadinya iur biaya karena obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan pasien tidak tersedia di apotik rumah sakit.
“Dua bulan ini kami sudah lakukan verifikasi ketat dan buat pengadaaan kebutuhan obat-obatan dan BMHP, jadi saat ini stok sudah aman. Jika kebutuhan obat dari pasien peserta BPJS ada yang belum tersedia di kami, maka solusinya kami akan kerjasama dengan apotek mitra BPJS seperti Kimia Farma supaya dapatkan dari sana,” tegas Aloysius.
Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat menjenguk salah seorang pasien pengguna BPJS di Ruang Ortopedi, Senin, 3 Juli 2023.
Mantan Direktur RSUD Abepura ini juga menegaskan, sebagai bentuk perlindungan sosial tambahan guna membantu para peserta BPJS terutama Orang Asli Papua (OAP) pasca hilangnya Kartu Papua Sehat, saat ini manajemen RSUD Jayapura gencar membangun kerja sama pelayanan pasien rujukan dengan sejumlah pemerintah daerah di Papua. Di antaranya Kota Jayapura, Mappi, Biak, dan Sarmi.
“Dalam waktu dekat MoU dengan Keerom dan Provinsi Papua Tengah. Jadi pelayanan kesehatan yang tidak dapat tercover oleh BPJS sesuai ketentuan, akan dilayani dengan menggunakan anggaran ini. Jadi semacam jaminan kesehatan komplementer. Tujuannya supaya masyarakat Papua yang tidak mampu bisa ditolong tanpa mengeluarkan biaya,” tegas Aloysius.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada manajemen RSUD Jayapura yang sudah menjalin kerjasama kemitraan dengan BPJS untuk menolong peserta JKN, termasuk masyarakat tidak mampu di Provinsi Papua, terutama persoalan iur biaya tambahan yang dibebankan kepada pasien peserta BPJS dan tindak lanjut pelaksanaan SIMRS Online dan antrian online.
“Yang kita bahas tadi seputar permasalahan yang terjadi dalam pelayanan BPJS, terutama masalah iur biaya yang terjadi di rumah sakit. Namun semua itu sudah dijawab oleh pihak manajemen rumah sakit yang sudah berkomitmen untuk mengatasi semua masalah dalam waktu dekat,” kata Deny.
Menurut Deny, RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan tertinggi memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan pelayanan kesehatan, terbukti dengan sejumlah layanan tambahan bagi pasien peserta BPJS.
“Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mengapresiasi ada peningkatan, khususnya mulai dilaksanakannya pelayanan kateter jantung yang sebelumnya tidak ada. Ini kemajuan luar biasa berkat kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSUD Jayapura untuk menolong pasien di Provinsi Papua,” tegas Deny. (Gusty Masan Raya)
