Direktur SJD Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) saat menunjukkan dokumen PKS yang ditandatangani, Sabtu, 12 Agustus 2023.
JAYAPURA (PB.COM)—Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Abepura secara resmi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODG).
Hal ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur RSJD Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), Sabtu, 12 Agustus 2023 di café Rumah Laut, Jayapura.
“Terima kasih kepada Ibu Penjabat Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan yang telah memberi kepercayaan dalam kerja sama dengan kami. Ini sebuah langkah yang sangat teknis dan maju. Sebab selama ini, pasien ODGJ rata-rata gunakan BPJS, tetapi kita tahu tidak semua pelayanan dicover oleh BPJS, seperti biaya rujuk balik pasien dan keluarganya, itu butuh dianggarkan pembiayaannya tersendiri. Per hari ini, dari Papua Tengah kita rawat 39 pasien ODGJ rawat jalan dan 20 pasien rawat inap 2 pasien IGD,” kata Direktur RS Jiwa Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH di sela-sela acara penandatangan itu.
Menurut dr. Emma, salah satu persoalan yang ditemukan selama ini adalah sekitar 20 persen dari total pasien ODGJ yang mengunjungi RS Jiwa Abepura bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu, ia sangat berharap Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua yang sekaligus bertanggung jawab mengurus kependudukan agar bisa menyelesaikan administrasi kependudukannya sebelum pasien itu dikirim ke RS Jiwa Abepura.
“Karena pengalaman kerja sama kami dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, sebelum dirujuk, diselesaikan dulu masalah kependudukannya sehingga ketika tiba di RS Jiwa, dia bisa memakai BPJS,” tutur dr Emma.
Dokter Emma Come juga menegaskan, tantangan lain dalam penanganan pasien ODGJ selama ini adalah belum ada satu pun fasilitas Balai Rehabilitasi Psikososial di seluruh Tanah Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan bisa mendorong pembangunan fasilitas ini ke depan.
“Sebab dari sisi kenyamanan, pasien Orang Asli Papua lebih nyaman direhabilitasi di Papua daripada keluar Papua. Kalau Papua Tengah bisa bangun di Nabire dengan standar internasional, pasti kita dukung dan semua pasien kita rujuk dan rehab di sana,” tegas dr. Emma Come
Direktur RSJD Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH saat menjawab wartawan.
Pada kesempatan itu, dr. Emma menyatakan siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dalam rangka penjaringan OGDJ hingga pendampingan bagi para tenaga kesehatan di wilayah itu.
“Kami siap jadi pengampu bagi pengembangan nakes, baik untuk dokter-dokter di rumah sakit maupun dokter-dokter di perifer. Ada 4 dokter spelialis jiwa yang kita miliki siap bantu, tingga Dinas Kesehatan Papua Tengah buat program atau kegiatan, kami dengan sukacita membantu. Kalau ada klinik di rumah sakit di Papua Tengah, kami siap kirim nakes Mungkin yang jadi perhatian di Papua Tengah, selama ini banyak daerah belum ada obat psikotropika. Kebanyakan mereka minta kita kirim dari sini,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) sudah meminta secara khusus kepada RS Jiwa Abepura untuk membantu mereka dalam penanganan pasien ODGJ.
“Untuk Rumah Sakit Jiwa Abepura, kami berharap besok-besok ada tenaga bisa bantu kami di penatalaksanaan. Kami hanya punya satu dokter jiwa di Enarotali dan tentu tidak optimal,” ujar dr. Silwanus (Gusty Masan Raya)
