Mendagri Perpanjang Jabatan Tumiran Sebagai Penjabat Bupati Puncak Jaya

JAYAPURA (PB.COM)—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A.,Ph.D memperpanjang masa jabatan H. Tumiran, S.Sos,M.AP sebagai penjabat Bupati Puncak Jaya hingga 2024.

Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Tumiran yang diserahkan melalui Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos,MM, beberapa waktu lalu  di salah satu hotel di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.

Selain Tumiran, dua penjabat bupati lainnya di Provinsi Papua Tengah juga menerima SK perpanjangan masa jabatan yang sama dari Mendagri yakni Penjabat Bupati Dogiyai Drs. Petrus Agapa, M.Si dan Penjabat Bupati Intan Jaya Apolos Bagau, ST.

Usai menerima SK Perpanjangan masa jabatan itu, kepada media Tumiran mengaku beryukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Mendagri yang memberi kepercayaan kepada dirinya.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sekalipun tugas ini saya rasa berat, tetapi karena ini sudah kepercayaan dan amanah yang diberikan negara kepada saya, maka saya harus siap untuk melaksanakan tugas ke depan,” kata Tumiran.

Menurut Tumiran, tugas utamanya sebagai Penjabat Bupati di kepemimpinan periode kedua adalah menyukseskan pesta demokrasi bertajuk Pemilu (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada Serentak.

“Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Puncak Jaya, mari kita bersama-sama bahu membahu untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada,” tegasnya.

Birokrat Loyal Berprestasi

Sebelum dilantik menjadi Penjabat Bupati Puncak Jaya pada 29 Desember 2022 hingga menerima SK Perpanjangan dalam jabatan yang sama, H. Tumiran, S.Sos,M.AP adalah Sekretaris Daerah Punca Jaya.

Ia adalah salah seorang birokrat tulen yang sudah tiga puluh tahun lamanya mengabdi di Puncak Jaya dengan jiwa pengabdian yang tinggi serta memiliki sejumlah prestasi di birokrasi.

“Tahun ini genap 30 tahun lamanya saya mengabdi di Puncak Jaya. Artinya, sudah lebih dari separuh umur saya. Karena saya bekerja dengan hati, kerja sungguh-sungguh tanpa menuntut apapun, termasuk tidak menuntut jabatan. Itu prinsip saya dari awal jadi ASN. Kerja dengan jujur, dengan hati, dan sebagai ASN saya siap mengabdi di mana saja. Saya mencintai masyarakat Puncak Jaya. Jadi saya ini lahir di Jawa, besar di Nabire, tapi tua di Mulia,” tuturnya kepada media ini beberapa waktu lalu.

Tumiran mengisahkan, ia resmi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Distrik Mulia tahun 1993. Saat itu, Mulia adalah salah satu distrik di Kabupaten Paniai yang beribukota Nabire. Tetapi baru di awal tahun 1994, ia tiba dan mulai bekerja di Mulia.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1996, barulah Puncak Jaya resmi berdiri sebagai sebuah kabupaten, bersamaan dengan Mimika dan salah satu kabupaten di Aceh. Ini pemekaran pertama di era Orde Baru.

“Dari awal PNS memang saya kerjanya di Kecamatan (Distrik—Red.) Mulia. Tahun 1998 tugas belajar ke STIA-LAN Makassar, lalu balik tahun 2002,” tuturnya.

Sekembalinya Tumiran dari tugas belajar, perjalanan karirnya pun mulai melaju naik. Dimulai dengan jabatan Kasubag Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang diembannya pada 2002-2003, Kasubag Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (2003-2006), Tugas Belajar pada STIA-LAN Makassar (Pascasarjana/S-2) pada 2007-2009, lalu menjadi Sekretaris Bappeda Kabupaten Puncak Jaya (2009-2013) usai kuliah.

“Tahun 2013 baru saya menjabat Plt. Asisten II Setda Puncak Jaya Bidang Ekonomi dan Pembangunan, lalu tak lama pindah jadi Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra. Sampai pada tahun 2016, saya merangkap sebagai Plt. Sekretaris Daerah Puncak Jaya hingga tahun 2021,” kisahnya.

Lulusan Pascasarjana STIA-LAN Makassar ini bukan birokrat biasa-biasa. Suami dari Hj. Manikem, S.Sos,M.AP yang dikaruniai empat orang anak ini ternyata selama tujuh tahun terakhir menjadi penggerak perubahan dan kemajuan di Puncak Jaya. Dan itu dimulai dengan etos dan budaya kerja rapi, disiplin, dan taat dalam menjalankan tugas.

Di bawah kepiawaian Tumiran memimpin birokrasi pemerintahan dan loyalitasnya menjalankan visi misi Bupati Yuni Wonda, Puncak Jaya diganjar penghargaan bergengsi yakni menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama empat tahun berturut-turut, yakni 2020, 2021, 2022 dan 2023.

“Prinsip saya bahwa kita menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Dan saat ini jadi tantangan saya, karena selama 4 kali berturut-turut kita dapat WYP, jangan sampai saat dipimpin oleh saya sebagai Penjabat Bupati malah  turun jadi WDP atau Disclaimer. Harus meningkat, jika tidak harus mempertahankan WTP,” kata Tumiran.

Selamat bertugas memimpin Puncak Jaya. Tuhan memberkati! (Gusty Masan Raya)