Tim KO SEHAT Dinkes Papua Tengah saat mengunjungi Kostan Lelampo (16), pasien tumor asal Yahukimo yang tengah dirawat di RS Dian Harapan Waena.
JAYAPURA (PB.COM)—Anggota Komisi V DPR Papua Nathan Pahabol, S.Pd mengapresiasi Program Kartu Otsus Sehat (KO SEHAT) Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
“Saya baru dapat informasi bahwa pasien tumor asal Yahukimo Kostan Lelampo di RS Dian Harapan yang berobat selama dua bulan terakhir, ternyata selama ini mendapatkan bantuan biaya dari Program Kartu Otsus Sehat Provinsi Papua Tengah. Terima kasih kepada Ibu Penjabat Gubernur dan dr Silwanus Sumule selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah atas kebijakannya,” ujar Nathan kepada papuabangkit.com, Minggu, 18 Februari 2024.
Pasien Kostan dan keluarganya.
Menurut Nathan, Program KO SEHAT adalah sebuah kebijakan yang sangat populis dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memproteksi warganya. Kebijakan ini layak ditiru provinsi lainnya, terutama Provinsi Papua Pegunungan.
“Terima kasih atas bantuannya buat anak Kostan selama ini. Jika dalam program ini dibuat Juknis untuk membantu pasien Orang Asli Papua tidak mampu dari provinsi lain di Tanah Papua, seperti kebijakan beberapa persen untuk pasien non OAP pada program KPS dulu, saya kira itu sangat mulia,” katanya.
Nathan mengakui, pasca hilangnya Kartu Papua Sehat (KPS) 2021 silam di era Gubernur Lukas Enembe, Orang Asli Papua (OAP) terutama yang tinggal di wilayah DOB baru yang terpencil dan belum memiliki KTP, kehilangan proteksi kesehatannya. Banyak pasien dari Papua Pegunungan dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan di Jayapura tapi tak memiliki BPJS. Mereka membiayai dirinya sendiri.
Anggota Komisi V DPR Papua Nathan Pahabol, S.Pd saat menjemput anak Maleaki Ahayon (1,3) pasien gizi buruk di Distrik Anggruk, Yahukimo, pekan lalu untuk dirujuk ke RSUD Abepura.
“Sementara kita sudah beda provinsi, tentu kita juga mempertimbangkan keuangan rumah sakit. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pemerintah Papua Pegunungan, bisa belajar dari Provinsi Papua Tengah yang sudah jalankan program Kartu Otsus Sehat sehingga warga Asli Papua yang berobat ke rumah sakit mana saja di Jayapura, bisa dilayani gratis,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) mengatakan sekalipun berbeda provinsi, pihaknya atas nama kemanusiaan menolong pasien asli Papua tidak mampu dari daerah lain.
“Tentunya kami lihat kondisi pasien yang benar-benar tidak mampu dengan tingkat kegawatdaruratan yang dialaminya, yang butuh penanganan medis segera,” kata Silwanus.
dr. Silwanus Sumule
Pada kesempatan itu, Silwanus juga meminta kepada Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk mendorong agar harus ada kebijakan atau regulasi mengenai pembiayaan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu dan tidak bisa dibiayai oleh BPJS di enam provinsi di Tanah Papua.
“Seperti yang telah kami mulai di Provinsi Papua Tengah supaya pasien OAP yang tidak mampu bisa menikmati layanan kesehatan gratis di era Otonomi Khusus,” tegas mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Papua ini. (Gusty Masan Raya)
