Ratusan ASN Pemprov Papua dengan belasan spanduk berdemonstrasi di halaman depan Kantor Gubernur Papua, Senin, 25 Maret 2024, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura.
JAYAPURA (PB.COM)—Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua, Jalan Sao Siu di Jayapura, Senin, 25 Maret 2024. Demo damai yang digelar sejak Pkl. 10.00 hingga 13.00 WIT ini diikuti sekitar 500 lebih ASN yang berasal dari 40-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE,MM, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y. Derek Hegemur, SH,MH dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala, S.Sos,MM, turun dari jabatannya.
Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay
Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.
“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik, kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.
Para ASN Papua saat menandatangani 10 petisi tuntutan mereka.
Menurut Nattan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saereri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.
“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB, sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini, kami datang untuk menegakkan harga diri kami di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami? Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” tanya Natan dalam orasinya disambut teriakkan tepuk tangan.
Selain itu, Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat. Padahal, ia menilai, kantor gubernur adalah rumah milik rakyat Papua yang harus terbuka kepada siapa saja yang datang.
“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” tegasnya.
Tuntut Presiden Copot
Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Benyamin Wayangkau mengatakan, pemerintahan di era Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sangat redup dan miris. Padahal, dari kantor inilah, keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.
Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Benyamin Wayangkau saat menyampaikan orasi.
“Nah bagaimana masyarakat bisa sejahtera sementara ASN Orang Asli Papua saja tidak diperhatikan. Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda dicopot. Kita akan bawa aspirasi ini juga ke DPR Papua dan MRO dan segera bersurat ke Jakarta,” tegas Benyamin dalam orasinya.
Gifli Buinei, Ketua Pemuda Saereri mengatakan, dirinya sangat menyayangkan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di eselon III Provinsi Papua. Sebab dengan tindakan ini, Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu.
“Praktik ini meredupkan kesejahteraan ASN Papua. Hari ini kita lihat banyak spanduk dan anak Papua demo karena tidak diberi jabatan, itu artinya Penjabat Gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, suku tertentu, agama tertentu, mereka yang dilantik naik jabatan,” sesal Gifli.
“Saya Yohanes Kaisepo, anak pahlawan. Saya saja tidak diperhatikan, apalagi kamu-kamu,” timpal Yohanes Kaisepo dari Dispenda Papua.
Sementara itu, salah seorang ASN lain, Silas Papare meme-warning Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Papua yang tengah diam-diam hendak melakukan rotasi jabatan eselon II dan mengajukan Sekda Defenitif agar dihentikan segera. Ia meminta segala proses pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Kami minta segera kembalikan fungsi BKD. Hentikan segala proses yang tidak benar melalui Biro Ortal. Karena itu, kita semua sepakat tuntut hari ini, tidak hanya Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda yang dicopot, tapi juga Kepala Biro Ortal. Karena perempuan ini yang mengacaukan sistem pemerintahan Papua. Masa dia yang atur pelantikan, harusnya BKD,” tegas Papare.
Dalam demonstrasi yang digelar, tak ada satu pun Penjabat Papua yang menerima para demonstran. Giat ini diakhiri dengan pembacaaan 10 petisi yang menjadi tuntutan ASN dan penandatanganan dukungan di atas kain putih yang dibentang depan lobi Kantor Gubernur Papua. (Gusty Masan Raya)
