mewakili Penjabat Gubernur Papua, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua, Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Papua, dr. Robby Kayame, Penyuluh Ahli Utama-BKKBN, DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, beserta perwakilan peserta, menabuh tifa pada pembukaan Rakerda Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, Rabu (22/05/2024) di salah satu hotel di Abepura.
JAYAPURA (PB.COM) – Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting masih menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Perwakilan BKKBN Provinsi Papua bersama OPD-KB dari 29 kabupaten/kota di 4 provinsi. Pasalnya, tahun ini adalah periode terakhir penurunan stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si, kepada wartawan di sela Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, Rabu (22/05/2024) di salah satu hotel di Abepura, mengemukakan, pihaknya bekerja tidak hanya mencakup percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua tetapi juga daerah otonomi baru (Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah) karena BKKBN masih mengambil secara keseluruhan 29 kabupaten/kota dalam rangka program Bangga Kencana, dan juga percepatan penurunan stunting.
“Kaitan dengan penurunan stunting itu kalau lihat survey kesehatan Indonesia, hasil survey itu sebetulnya kita Papua masih di atas rata-rata nasional karena Papua Tengah itu sekitar 37 persen, masih tinggi,” terang Nerius. Provinsi Papua sendiri berada di posisi 28 persen, Papua Selatan di posisi 25 persen. Angka ini masih tinggi. Masih membutuhkan upaya dan kerja keras dari semua pihak untuk percepatan penurunan stunting karena ini tahun terakhir dalam periode penurunan stunting itu.
Nerius menjelaskan, harapan bapak Presiden Jokowi, harus mencapai 14 persen. Kalau dilihat dari sisi lain yakni pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, sebetulnya angka penurunan stunting di Provinsi Papua sudah di posisi 11 persen, berdasarkan laporan per bulan Maret tahun 2024. Termasuk di tiga Daerah Otonomi Baru. Tetapi laporan itu setiap bulan bervariasi karena tergantung dari hasil pelaksanaan penimbangan di Posyandu-Posyandu.
Foto bersama peserta peraih penghargaan pelaporan dan pencatatan melalui System Informasi Keluarga (SIGA).
Setiap Posyandu itu kecuali cakupan Balitanya atau Batitanya dibawa semua ke Posyandu. Tetapi kalau tidak semua dibawa ke Posyandu berarti angka laporannya tidak bisa mencakup secara keseluruhan. “Jadi kalau bayi di satu kampung jumlahnya 150, sementara yang dibawa ke Posyandu untuk ditimbang hanya 50 anak, berarti tidak mencakup semua,” ucapnya.
Makanya di bulan April dan Mei ini sebagai bulan penimbangan, Nerius berharap cakupan layanannya itu harus 95 persen sampai 100 persen. Sehingga dijadikan sebagai laporan bahwa ternyata angka stunting itu seperti ini. Himbauan Bapak Wapres Ma’ruf Amin bahwa penimbangan dua bulan ini dijadikan sebagai bulan penimbangan sehingga nanti di bulan Juni dilaporkan dan dipublikasikan bahwa angka stunting di Indonesia seperti ini.
Sebelumnya, saat membuka Rakerda, di hadapan peserta Rakerda, Nerius menjelaskan, saat ini BKKBN masih berikhtiar untuk menurunkan angka stunting. Walaupun prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan angka stunting.
“Untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang, kita menggunakan metode Total Fertility Rate (TFR). Saat ini TFR di Indonesia adalah 2,14 berdasarkan Sensus Penduduk 2020,” ujarnya. Artinya setiap wanita Indonesia melahirkan 2,1 anak selama masa reproduksinya. Walau demikian, angka TFR di Provinsi Papua berada di angka 2,67. Namun berdasarkan hasil pendataan keluarga, angka ini merupakan penurunan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2022 berada pada angka 2,88. Angka kelahiran ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelahiran ini berkaitan erat dengan angka kualitas kesehatan.
Penghargaan kepada ASN terbaik di lingkup OPD-KB.
Selama periode ini, lanjut Nerius, kita telah melihat beberapa peningkatan dalam beberapa indicator penting. Pertama, angka kelahiran total (TFR) secara berangsur mengalami penurunan. Dari angka 3,07 di tahun 2021, menjadi 2,67 di tahun 2023. Kedua, tren kebutuhan KB yang tidak terpenuhi/Unmet need juga mengalami penurunan yaitu 46 persen di tahun 2021 menjadi 35 persen di tahun 2023. Indikator lain seperti indeks Bangga Kencana juga terus menunjukkan perubahan ke arah yang positif.
Namun tentu saja masih terdapat tantangan-tantangan terkait pelaksanaan program yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah prevalensi angka stunting yang nasih tinggi yakni 34,6 di tahun 2022. Dalam pelaksanaan program Bangga Kencana juga masih terdapat hal-hal yang perlu dioptimalkan, mengingat tahun ini adalah tahun terakhir perencanaan jangka menengah/Renstra tahun 2020-2024.
“Tentunya kami dari BKKBN Papua sadar bahwa upaya kami akan sia-sia tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak bapak ibu para pengambil kebijakan, para penyusun konsep pembangunan, para pengelola program pemberdayaan masyarakat dan berbagai pihak lainnya, mari bersama-sama bersinergi demi kemajuan pembangunan keluarga di Tanah Papua demi mewujudkan generasi emas Papua yang unggul dan berkualitas tahun 2024,” ajaknya.
Suasana Rakerda
Sebagai bentuk komitmen bersama, digelar Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. Kegiatan ini telah diawali dengan pra-Rakerda diikuti oleh 4 OKB-KB Provinsi, 29 OPD-KB Kabupaten/Kota, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua, Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan mitra kerja lainnya.
Pernikahan Dini Berkontribusi Meningkatnya Stunting
Sementara itu, Penyuluh Ahli Utama-BKKBN, DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com, yang hadir sebagai narasumber mewakili Kepala BKKBN RI, mengemukakan, Dinamika kependudukan termasuk di dalamnya adalah stunting. Tantangan berikutnya adalah kematian ibu melahirkan, kematian bayi, juga harus terus diturunkan. Untuk saat ini angka kematian ibu adalah 189/100.000. Upaya menyiapkan kelahiran yang sehat dan terencana dapat menjadi upaya pencegahan kematian ibu dan bayi bahkan juga untuk dapat mencegah lahirnya anak stunting.
Tugas BKKBN yang adalah menciptakan keluarga yang berkualitas. “Kita sangat menyadari keluarga adalah pondasi utama kemajuan bangsa. BKKBN telah menggunakan IBangga atau Indeks Pembangunan Keluarga sebagai ukuran dan kualitas keluarga dengan tiga indicator yaitu tenteram, mandiri dan bahagia,” ucapnya.
Foto bersama peserta Rakerda.
Menurutnya, intervensi tepat sasaran perlu dilakukan, diawali dengan melakukan pemetaan, memotret kondisi seluruh masyarakat yang disebut dengan risiko stunting.
Kontribusi usia pernikahan usia muda terhadap meningkatnya angka stunting berdasarkan penelitian secara ilmiah, kata Dwi, memperlihatkan kontribusinya kurang lebih 40 persen. Hal ini terjadi karena kondisi ibunya belum siap untuk hamil sehingga bayi yang dilahirkan kondisinya tidak sehat. Cirinya berat badan bayi rendah, atau stunting (pendek), panjangnya tidak sampai 48 Cm.
“Kondisi ibu yang tidak siap karena usianya di bawah 21 tahun. Kalau di bawah usia 21 tahun, sumber daya dalam tubuhnya rebutan sama bayinya. Dia sendiri butuh gizi untuk tumbuh, anaknya apalagi. Akibatnya dua-dua kekurangan gizi,” terang Dwi.
Kendati demikian, untuk Papua yang sekarang sudah dibagi menjadi 4 provinsi, ia melihat angka stunting menurun. Provinsi Papua dan Papua Selatan angkanya menurun, sementara Papua Pegunungan dan Papua Tengah naik. Angkanya secara rata-rata masih di atas 30 persen.
Untuk itu, beberapa hal yang perlu dioptinalkan di antaranya, peningkatan partisipasi peserta KB baru metode jangka panjang, pembinaan kelompok kegiatan, pelaporan dan pencatatan melalui System Informasi Keluarga (SIGA), intensifikasi dan ekstensifikasi kampung mandiri dann optimalisasi pemanfaatan dana alokasi khusus sub bidang KB.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua, Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si.
Pada kesempatan yang sama, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua, Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si, saat membuka kegiatan Rakerda mengatakan, Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting adalah salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia dengan menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul dan memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahun dan teknologi.
Maka menurutnya, program ini haruslah responsive dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. “Harapan besar saya, program ini harus memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak yang sehat, makmur dan sejahtera,” kata Walilo.
Salah satu permasalahan penyiapan sumber daya manusia di Provinsi Papua yaitu adanya kasus stunting. Pemerintah telah menetapkan penurunan stunting menjadi agenda utama dalam pembangunan. Stunting dapat dicegah dari tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi baru seluruh anggota rumah tangga, ASI ekslusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi dan air bersih yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, pengasuhan yang layak, serta keluarga juga harus proaktif dalam mendapatkan akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu dan bayi.
Walilo berharap, upaya penurunan stunting harus mendalam dan menjadi sebuah perilaku baik yang tumbuh di dalam keluarga sehingga Tanah Papua akan benar-benar bebas dari stunting.
Untuk itu ia berpesan kepada sekalian penggiat dan pelaksana program BANGGA KENCANA dan penurunan stunting yakni: pertama, senantiasa melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program BANGGA KENCANA dan penurunan stunting. Evaluasi ini penting dilakukan agar memiliki nilai keberlanjutan.
Kedua, perlu senantiasa melakukan identifikasi strategi dalam pencapaian penurunan stunting, kenali berbagai factor pendukung dan penghambat program pencapaian penurunan stunting agar kita bisa lebih gesit dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Arahkan intervensi kita pada factor pendukung yang memiliki daya ungkit tinggi untuk percepatan penurunan stunting. “Ketiga, kita perlu terus menjaga komitmen dan visi kita bersama,” lanjutnya.
Pada kesempatan Rakerda itu, BKKBN juga memberikan penghargaan kepada daerah 10 daerah yang terbaik dalam berikan pelaporan dan pencatatan melalui System Informasi Keluarga (SIGA), juga penghargaan kepada ASN terbaik di lingkup OPD-KB. (Frida Adriana)
