JAYAPURA (PB.COM) – Perwakilan BKKBN Provinsi Papua menggelar Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tahun 2024 yang melibatkan lembaga pemerintahan, mitra, kader-kader Posyandu, Balita, calon pengantin, remaja, Lansia dan Genre, Rabu (19/6/2024) di halaman kantor Perwakilan BKKBN Papua.
Di hadapan ratusan undangan yang menjadi sasaran kick off intervensi serentak pencegahan stunting, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si menjelaskan, sasaran prioritas pada intervensi serentak pencegahan stunting adalah calon pengantin, ibu dan anak di bawah usia lima tahun yang diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting di Tanah Papua.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pelaksanaan kick off intervensi serentak pencegahan dan penurunan stunting di Tanah Papua khususnya Kota Jayapura, hari ini. “Kami optimis kegiatan ini bisa menggalang komitmen dan tindakan bersama seluruh pihak terkait agar program pencegahan bertambahnya anak stunting baru berjalan secara efektif dan efisien,” kata Auparay optimis.
Katanya, kick off intervensi serentak pencegahan stunting hari ini merupakan gerakan bersama semua pihak untuk bergandengan tangan dalam pencegahan stunting. Kegiatan kick off ini akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran pemeriksaan Posyandu Balita, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan calon pengantin, pelayanan kepada remaja putri, serta pemberian edukasi dan pelayanan kepada lansia.
Pelaksanaan kick off ini juga melibatkan anak remaja yang tergabung dalam kegiatan Generasi Berencana (Genre). “Kick off ini mengajak kita semua menandatangani berita acara komitmen untuk pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di Tanah Papua dengan menghadirkan 100% sasaran ke Posyandu atau layanan kesehatan,” lanjut Auparay.
Kepada wartawan di sela kick off, Auparay menjelaskan, perintah dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada semua kementerian dan lembaga bahwa mesti ada intervensi serentak. Jadi, semua provinsi termasuk Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, ada perintah dari Menteri Dalam Negeri melalui surat resmi, demikian juga Menteri Kesehatan, Menteri Daerah Tertinggal dan dari Menteri Agama untuk intervensi serentak percepatan penurunan stunting yang ada Indonesia termasuk kita Provinsi Papua.
“Hari ini, bersama Penjabat Wali Kota Jayapura khusus untuk Provinsi Papua kita laksanakan intervensi serentak ini. Mudah-mudahan di tempat lain juga intervensi yang sama. Papua Pegunungan akan melaksanakan intervensi serentak 21 Juni 2024, disusul provinsi yang lain,” ujarnya.
Kegiatan ini, kata dia, dipantau langsung oleh BKKBN Pusat. Kegiatan yang sama juga nanti dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (21/6/2024). Diharapkan provinsi yang lain bisa melakukan intervensi yang sama sehingga angka prevalensi stunting di Provinsi Papua dan Provinsi DOB bisa turun.
Karena dari hasil survey kesehatan Indonesia, ucapnya, Papua masih posisi di atas. Menjadi perhatian, karena Provinsi Papua Tengah angkanya sangat tinggi sekali. Masih di atas rata-rata nasional termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua induk, dan Papua Selatan. Angka rata-rata nasional saat ini 21,5%. Survey status gizi Indonesia di tahun 2022, angka prevalensi stunting turun cuma 0,1%. Artinya, cuma 21,6%. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah bagaimana mencari jalan untuk penurunan angka stunting itu.
Sesuai perintah Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, sampai tahun 2024 ini harus turun menjadi 14%. Realisasinya masih belum maksimal. Makanya kegiatan ini diadakan, dasarnya itu supaya angka prevalensi stunting itu turun, termasuk di Provinsi Papua.
Untuk Provinsi Papua sendiri saat ini ada di angka 28,3% dari survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Papua Selatan 25,4%. Yang tertinggi ada di Papua Tengah 39,4% dan Papua Pegunungan 35,3%.
Komitmen Pemkot Jayapura dengan Program Terintegrasi
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jayapura,Christian Sohilait, ST. M.Si, di kesempatan yang sama saat memberikan sambutan, mengemukakan komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi sesuai arahan Wapres Ma’ruf Amin. Upaya ini mencakup, pertama, memastikan dilakukan pendataan seluruh calon pengantin (Catin), ibu hamil dan Balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. kedua, memastikan seluruh Catin, ibu hamil dan Balita mendapatkan pendampingan serta memastikan datang ke Posyandu.
Ketiga, memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu. Keempat, memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk Catin, ibu hamil dan Balita. Kelima, memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar.
Keenam, memastikan intervensi pada ibu hamil dan Balita yang bermasalah gizi. Ketujuh, memastikan seluruh Catin, ibu hamil dan Balita mendapatkan edukasi pencegahan stunting di Posyandu. Kedelapan, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam system informasi (e-PPGBM) di hari yang sama. Kesembilan, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak. Kesepuluh, memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia mengapresiasi BKKBN yang mensponsori suatu kegiatan dengan nama Kick Off untuk Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua. Kenapa harus ada intervensi? Menurut Sohilait karena ada masalah.
Ia berharap dengan intervensi ini ada tiga hal yang diperoleh. “Pertama, angka stunting Provinsi Papua harus turun. kedua, dengan percepatan itu kita berharap semua orang terlibat,” ujarnya. Kalau sebelumnya yang terlibat hanya Dinas Kesehatan, BKKBN, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita kita kick off hari ini intervensi, harusnya banyak orang terlibat. Ada TNI Polri, ada agama, ada MoU dengan beberapa tokoh agama.
“Dan yang ketiga, kita berharap intervensi tentang stunting ini bicara tentang manusia. Artinya harus berkesinambungan, jangan sampai intervensi sudah dilakukan tetapi orangtua tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan sehingga anak akan sakit lagi. Akan tidak bertumbuh tinggi lagi, tidak bergizi lagi. Akan punya tingkat kecerdasan akan turun lagi karena tidak dilanjutkan oleh orangtua,” jelasnya.
Untuk intervensi ini, kata dia, ada 160 Posyandu yang akan terlibat, kemudian Dinas PPA, TNI/Polri akan terlibat, Dinas Pendidikan dan BKKBN. “Intinya kita mau selamatkan anak-anak Papua dari stunting,” tandasnya.
Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dilakukan dengan menandatangani berita acara komitmen untuk pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di Tanah Papua oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparay, Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, dan instansi terkait lainnya yang ikut berkomitmen mencegah stunting di Tanah Papua. Kegiatan juga diisi dengan talkshow dan hiburan-hiburan dari remaja dan Genre Papua. (Frida Adriana)