Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH,M.AP saat menyerahkan secara simbolis Dana Desa kepada 8 kepala kampung dari 6 distrik, Senin, 1 Juli 2024 di Lapangan Merah Putih Karubaga.
KARUBAGA (PB.COM)—Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) secara resmi menyalurkan Dana Desa tahap pertama kepada 541 kampung.
Uniknya, penyaluran dana desa pertama di tahun anggara 2024 ini dilakukan secara terbuka di Lapangan Merah Putih Karubaga, Senin, 1 Juli 2024 disaksikan pejabat daerah, Forkopimda dan masyarakat umum.
Dana Desa tahap pertama untuk 541 kampung di Kabupaten Tolikara berjumlah Rp. 224.224.475.400. Setelah dikurangi dengan pajak sebesar Rp. 6.726.734.262, jumlah dana yang diserahkan secara terbuka kepada senilai Rp. 217.497.741.138
Penyaluran Dana Desa tahap pertama ini dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH,M.AP kepada 8 kepala kampung dari 6 distrik di Wilayah Pembangunan I Tolikara yakni Distrik Karubaga, Nelawi, Wenak, Geya, Kuari dan Biuk.
Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya mengatakan, di dalam Dana Desa ini terdapat juga dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi penanggulangan Stunting dan untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat kampung.
“Setelah penyerahan Dana Desa ini, selanjutnya akan diikuti oleh beberapa distrik dan kampung yang ada di Kabupaten Tolikara. Kami akan mendistribusikan sesuai dengan jadwal penyaluran Dana Desa yang sudah disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung,” katanya.
Ubah Pola Penyaluran
Menurut Penjabat Bupati Marthen Kogoya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2024 ini, Pemda Tolikara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengubah pola penyaluran Dana Desa.
Sebelumnya, penyaluran dana ini dilakukan melalui bank BNI dan semua 541 kepala kampung menerima di bank tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu, atas saran dan juga keluhan-keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana di kampung yang tidak transparan, pola ini diubah.
“Sebab sebelumnya, begitu terima di bank langsung, para kampung ini menghilang bawa uang. Sehingga tahun ini penyaluran dana kampung di setiap titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi di sana kami sudah arahkan para kepala distrik, kepala kampung, bendahara serta aparat kampung dan juga masyarakat untuk tetap standby dimana titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Tujuannya, begitu menerima, dana kampung langsung dibawa ke kampung untuk digunakan sesuai dengan program yang dibuat oleh masing-masing kampung,” tegas Marthen.
Marthen yang juga menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua ini menjelaskan, selain sebagai bentuk pengawasan, pola penyaluran baru ini juga bertujuan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sehinga kami berharap kepada 541 kepala kampung yang ada di Kabupaten Tolikara, dana ini dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan atau program yang sudah dibuat di masing-masing kampung agar dana desa ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita,” tegas Marthen.
Ia menyebutkan, dana desa adalah salah satu program yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo guna menggerakkan ekonomi di tingkat kampung. Termasuk menjaga inflasi dan menekan angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja.
“Oleh sebab itu, kita tentu berharap kepada Bapak Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk melajutkan program ini agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tolikara dan Provinsi Papua Pegunungan bisa sejahtera,” tutupnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara Noak Tabo, S.IP,M.KP mengatakan, untuk tahap pertama ini, pihaknya menyalurkan dana desa kepada 6 distrik yang ada di wilayah Karubaga.
Menurut Noak, setelah penyaluran tahap pertama ini di 6 distrik ini, pihaknya akan melanjutkan dengan beberapa distrik lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 11 titik.
“Jadi setelah distrik yang satu akan geser ke distrik yang lainnya sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Masing-masing kepala distrik hubungi kepala-kepala kampung dan bendahara tetap berada di tempat, maka besok ini kami tidak tunggu bendahara atau kepala kampung tetapi semua harus ada di tempat sesuai dengan jadwal agar bisa diterima langsung di depan masyarakat,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)
