Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Irian Bhakti Papua yang digelar di ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jumat (11/10/2024).
JAYAPURA (PB.COM) – Direksi PT Irian Bhakti Papua Pemerintah Provinsi Papua membangun kepercayaan dan membantu penyertaan modal untuk pengembangan usaha perusahan milik pemerintah yang telah berdiri sejak jaman Belanda.
Permintaan direksi ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Irian Bhakti Papua, yang dihadiri 3 Direksi, 3 Dewan Komisaris dan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemegang saham, di ruang rapat lantai 4, kantor Gubernur Papua, Jumat (11/10/2024) sore.
Adapun Agenda RUPS, adalah laporan tahunan perseroan dan dan laporan keuangan tahun buku 2023,meliputi persetujuan dan pengesahan laporan keuangan, laporan evaluasi kinerja, serta pemberian pembebasan tanggungjawab kepada direksi dan dewan komisaris tahun buku 2023. Kedua, perubahan penyertaan modal, ketiga, pengajuan penjualan aset PT Irian Bhakti Papua, keempat penetapan gaji, jasa pengabdian direksi dan dewan komisaris PT Irian Bhakti Papua, kelima penunjukan kantor akuntan public tahun buku 2024, dan penetapan calon pengganti Direktur Umum dan SDM. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama PT Irian Bhakti Papua, Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si.
Direktur Umum PT Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga, SE, dalam laporan direksi, mengemukakan, perusahan yang telah berdiri sejak jaman Belanda ini telah mengalami perubahan bentuk hukum dan menjadi Perseroda pada tahun 2022 lalu. Capaian tahun 2023, menurutnya pendapatan menurun tetapi margin kontribusi masih positif. “Kami berhasil melakukan efisiensi beban operasional,” ucapnya.
Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham PT Irian Bhakti Papua foto bersama usai RUPS.
Untuk aset lancar, jelas dia, menurun namun pihaknya masih mempertahankan aset tetap. Ketika pendistribusian beras ASN jatuh ke pihak lain (PT Pos Indonesia), kata dia perusahan tidak ada pemasukan. Namun ditopang oleh pendapatan lain yaitu layanan kesehatan dan farmasi yang dominan sehingga dapat memberi harapan. “Pendapatan lain tidak masuk tapi ada usaha-usaha dari kabupaten lain,” kata Yarius.
Terkait strategi usaha, lanjut Yarius, secara eksternal mendorong peningkatan dan pengembangan bisnis yang sudah ada. Caranya, melakukan konsolidasi kekuatan untuk meraih kembali bisnis utama atau core bisnis penyaluran beras ASN Papua dan Papua Barat. Meski tidak ada pemasukan, tetapi perusahan sehat dan semangat kerja.
Mengenai produk dan layanan, yang paling utama adalah distribusi beras tetapi tahun 2023 dihentikan. Tidak berhenti di situ, pihaknya berusaha dengan ssaha lain yaitu penyewaan property di Sorong dan Timika, penyediaan layanan kesehatan dan obat-obatan di 10 cabang, ada layanan percetakan, penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Berangkat dari kegagalan tahun 2023, rencana dan progress tahun 2024, usaha yang dilakukan PT Irian Bhakti Papua adalah mendapatkan kembali tender jasa distribusi beras ASN Papua dan Papua Barat. Ia juga meminta forum RUPS untuk membahas apakah perlu untuk menjual aset yang nganggur untuk membantu penguatan permodalam perusahan melakukan ekspansi bisnis.
Direktur Umum PT Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga, SE, saat membacakan laporan direksi.
“Kami merasa dianaktirikan padahal Irian Bhakti tercatat juga sebagai BUMD milik pemerintah tapi tidak diperhatikan. Kami minta pemerintah membantu penyertaan modal dan memberikan kepercayaan untuk kerja. Kami harap tahun 2025 ada sentuhan untuk pembangunan,” ungkap Yarius.
Harapan kepada pemilik atau pemegang saham, dapat memberikan penugasan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dan untuk ini, yang merespon cepat adalah Pemerintah Papua Selatan dan Papua Barat.
Menanggapi laporan Direksi PT Irian Bhakti, Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik/pemegang saham melihat bahwa perusahan merugi sebesar Rp 26,7 miliar. Menurut pemegang saham, untuk strategi melakukan efisiensi, jika dilihat dalam laporan di tahun 2023, pengeluaran membayar gaji pegawai sangat besar sehingga strategi efisiensi tidak sama dengan yang tertera dalam laporan.
Menurut Plt. Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang, terobosan yang dilakukan Direksi PT Irian Bhakti luar biasa karena meskipun tidak punya usaha, dan tidak ada pemasukan, tetapi perusahan juga mendapat untung Rp 14 miliar. Dari tahun sebelumnya keuntungan hanya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar, menunjukkan bahwa pendapatan naik walaupun dalam keadaan susah.
Komisaris Utama PT Irian Bhakti, Yohanis Walilo menanggapi kerugian perusahan Rp 26,7 miliar akibat core bisnis distribusi beras dihentikan. Menurutnya, Irian Bhakti tidak menang tender untuk penyaluran beras karena system yang berubah di mana terjadi open bidding tender sehingga semua perusahan di Indonesia boleh ikut tender. “Kami kalah. Karena itu kami jalankan usaha sampingan di cabang Biak, Sorong, Timika dan Merauke. Property kita sewa untuk usaha di Sorong dan Timika,” jelas Walilo.
Yarius menambahkan, ke depan karena ini perusahan, pihaknya berharap bisa ikut tender barang dan jasa dari pemerintah. “Kami sudah mendapatkan kembali jasa pendistribusian beras ASN. Ekspektasi kami di tahun 2024 sudah mendapat keuntungan Rp 5 miliar yang akan dilaporkan di tahun 2025 mendatang. Ini hanya dari beras saja,” terangnya.
Untuk perubahan penyertaan modal, ada penambahan penyertaan modal Rp 26,5 miliar dari yang sebelumnya adalah utang, dikonversi menjadi penyertaan modal. Sehingga penyertaan modal dari sebelumnya Rp 5 miliar lebih, ditambah RP 26,5 miliar menjadi Rp 31 miliar.
Terkait aset-aset yang tersebar di Provinsi Papua maupun sorong berupa tanah dan bangunan yang lengkap dengan sertifikat, yang direncanakan untuk dijual, forum RUPS tidak menyetujui untuk dijual tetapi bisa dimanfaatkan untuk menjadi usaha untuk pengembangan perusahan ke depan.
Manfaatkan Aset untuk Ekspansi Bisnis
Kepada wartawan usai RUPS, Komisaris Utama PT Irian Bhakti Papua, Yohanes Walilo menjelaskan, beberapa agenda yang sudah dibahas itu, beberapa catatan penting dari RUPS ini adalah melihat kembali aset-aset aktif dan nonaktif di Papua yang setelah ada perubahan status hukum, perlu menginventarisir ulang dan membahas ulang seluruh aset yang ada untuk pengembangan usaha perusahan ini ke depan.
“Perusahan ini dulu dari PD Irian Bhakti menjadi PT Irian Bhakti Papua. Dulu sewaktu PD Irian Bhakti, perusahan ini hadir banyak menolong masyarakat. Aset-aset yang ada tersebar di seluruh Tanah Papua. dan sampai hari ini aset-aset itu masih ada. Antara lain apotek-apotek yang sudah dibangun, itu pelayanan lebih kepada masyarakat. Diharapkan, ketika dikelola baik, kita berbisnis tetapi juga membantu masyarakat untuk mereka bisa bisa berobat dengan fasilitas yang sudah ada,” jelas Walilo kemudian.
Fasilitas lain yang dimiliki PT Irian Bhakti juga bisa dimanfaatkan untuk ekspansi bisnis sehingga perusahan berjalan dengan baik. “Kalau berjalan baik, secara tidak langsung kita membantu pemerintah sebagai pemegang saham tetapi juga aset-aset ini dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak,” tambahnyua.
Menyangkut perubahan struktur dan lain-lain, itu internal dari perusahan. Tentu akan dibahas ulang lagi, tetapi secara garis besar adalah apa yang diputuskan hari ini mudah-mudahan menjadi keputusan yang baik untuk perusahan ini ke depan, dapat mengelola baik dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan pemerintah.
Terkait keluhan Direksi yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah, jelas Walilo, dulu saat masih PD, pemerintah tidak bisa melakukan penyertaan modal. Lalu setelah perubahan ke PT, juga tidak bisa lakukan penyertaan modal. Ia mengakui, sebenarnya sudah disampaikan beberapa tahun lalu, tetapi secara aturan karena belum bisa, maka waktu itu anggaran disiapkan berupa dana pembinaan.
“Tetapi itu juga tidak dilakukan. Ke depan kalau perusahan ini berjalan baik, sudah bisa. Tadi ada konversi dana, kalau perusahan kondisinya sudah berjalan baik maka pasti ada penyertaan modal seperti Bank Papua dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara itu, Yarius Balingga kepada wartawan mengatakan, perusahan ini berdiri sejak tahun 1950 dan sejak berdiri, perusahan ini tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Papua. Sejak tahun 1950 sampai tahun 2021 statusnya Perusahan Daerah. Tahun 2022 status berubah dari Perusahan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti Papua.
“PT ini ketika sudah berjalan kami melihat PT itu sesungguhnya ada yang dimodali dari pemerintah daerah dalam penyertaan modal maupun nilai-nilai kepercayaan itu,” kata Yarius. Karena BUMD di Papua itu, menurutnya semua sama. Baik itu Bank Papua, Jamkrida maupun beberapa BUMD, termasuk Irian Bhakti yang punya banyak cabang tersebar di Tanah Papua dan dia punya core bisnis penyaluran beras untuk ASN di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Untuk pemerintah kami juga berpesan harap untuk jangan melihat BUMD yang lain saja. Irian Bhakti tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Harapan kami dari RUPS ini tolong ada suatu kepercayaan kepada PT Irian Bhakti supaya Papua ini kita sama-sama membangun. Ada bagian dari pemerintah, tetapi ada bagian juga dari perusahan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti dengan BUMD lainnya,” lanjut Yarius.
Terkait slow respon Pemprov Papua ketimbang Papua Barat dan Papua Selatan yang merespon cepat untuk PT Irian Bhakti kembali menjalankan jasa pendistribusian beras di tahun 2024, terang Yarius, di Tahun 2023 pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk tahun 2024 PT Irian Bhakti ambil alih. Alasannya, PT Irian Bhakti punya kantor, pegawai, gudang yang semuanya sangat lengkap.
“Waktu itu kami minta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua. Namun Pemprov Papua mungkin sibuk sehingga tidak ada respon. Sementara dari kementerian sangat membutuhkan harus ada satu surat dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur,” lanjutnya. Karena itu, ia meminta ke Penjabat Gubernur Papua Selatan dan Papua Barat. Mereka pun memberi surat rekomendasi, ia bawa ke kementerian dan dijawab. “Tahun 2024 ini distribusi beras ASN dikembalikan ke PT Irian Bhakti Papua,” sambungnya.
Mengenai salah satu direksi yaitu Direktur Umum dan SDM, Ruben Magai yang mengundurkan diri dari jabatannya, kata Yarius kemudian, sesuai aturan, ketika dia ikut mencalonkan diri dalam Pilkada bupati maupun gubernur, maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. “Dasar pengunduran diri itu, pemegang saham dan komisaris dalam RUPS langsung memutuskan akan mengganti. Siapa pengganti nanti akan diusulkan kemudian,” jelasnya.
Hadir dalam RUPS, Komisaris Elpius Hugi, Komisaris Non Independen Ferdinand Risamasu, Direktur Administrasi Keuangan Drs. Antonius Nawang Tritoto Susilo, Direktur Perniagaan Ardi Logo, Akuntan Publik, Notaris dan undangan lainnya. (Frida Adriana)
