Anggota DPR Papua Pegunungan, Kamilus Logo, S.IP
WAMENA (PB.COM)—Menanggapi aksi pemalangan Kantor Gubernur Papua Pegunungan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin, 10 Februari 2025 yang menyampaikan tiga tuntutan terkait kesejahteraan mereka, Anggota DPR Papua Pegunungan, Kamilus Logo, S.IP pun angkat bicara.
Ia meminta Penjabat Goerner Papua Pegunungan dan Tim TAPD segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para ASN, terutama terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Penjabat Gubernur dan Tim TAPD untuk meninjau kembali pernyataan tentang pemotongan TPP. ASN di Papua Pegunungan tidak bisa hanya mengandalkan gaji pokok, karena TPP sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, saya meminta agar pemotongan dilakukan dari pos anggaran lain dengan memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting untuk refocusing anggaran,” ujar Kamilus Logo kepada media ini, Senin malam, 10 Februari 2025.
Tampak Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang dipalang ASN dengan spanduk berisi tuntutan mereka, Senin, 10 Februari 2025.
Politisi Partai Perindo ini juga menyoroti bahwa keputusan pemotongan TPP tidak pernah dibahas bersama DPRP. “Pemerintah harus taat aturan. Keputusan seperti ini seharusnya melalui pembahasan dengan DPRP agar tidak menimbulkan polemik di kalangan ASN,” tegasnya.
Selain itu, Kamilus Logo meminta agar Penjabat Gubernur tidak terlalu banyak melakukan perjalanan dinas di masa transisi ini karena dinilai menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.
Menurutnya, roadshow lebih tepat dilakukan oleh gubernur definitif, sementara Penjabat Gubernur seharusnya fokus menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas sebelum akhir masa jabatannya.
“Banyak janji Penjabat Gubernur kepada masyarakat yang belum terealisasi. Saya meminta agar hal itu segera diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir supaya tidak meninggalkan beban bagi gubernur definitif. Beberapa tugas utama yang belum terealisasi antara lain pelantikan pejabat eselon III dan IV, serta penyediaan kantor DPRP yang hingga kini belum ada,” tambahnya.
Kamilus juga menegaskan bahwa Provinsi Papua Pegunungan tidak bisa hanya bergantung pada APBD yang terbatas untuk membangun daerah. Oleh karena itu, ia mendorong dinas teknis agar lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD sebesar Rp 2 triliun, itu tidak cukup untuk membangun Papua Pegunungan yang memiliki biaya pembangunan tinggi. Saya minta dinas teknis untuk berinovasi dalam menggali sumber-sumber PAD agar daerah ini bisa mandiri secara fiskal,” tutur Kamilus. (Gusty Masan Raya)
