Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa saat menyerahkan mobil ambulance kepada dua rumah sakit di Timika, 1 Mei 2025.
TIMIKA (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH prihatin atas kondisi keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa kabupaten akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Untuk itu, ia mendorong penguatan layanan kesehatan dengan menetapkan pusat layanan kesehatan rujukan.
Dalam kunjungannya di Kabupaten Mimika, Kamis (1/5/2025), Gubernur Meki memaparkan upaya strategis pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan kesehatan di wilayah pegunungan yang masih menghadapi konflik.
Di hadapan anggota Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja di Timika, ia mengungkapkan bahwa beberapa kabupaten seperti Puncak dan Puncak Jaya mengalami keterbatasan akses pelayanan kesehatan akibat situasi keamanan. Untuk itu, Pemprov Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Timika sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi wilayah pegunungan.
“Di Timika, semua didukung penuh oleh Pemkab Mimika. Rumah sakit rujukan akan mencover Puncak dan Puncak Jaya. Dokter dari Mimika akan bertugas satu minggu di Puncak, satu minggu di Puncak Jaya, lalu kembali ke Timika. Biaya operasional akan ditanggung oleh Pemda Mimika,” jelas Meki Nawipa.
Selain Timika, Kabupaten Paniai juga akan diperkuat sebagai pusat layanan kesehatan regional. Rumah Sakit Umum Daerah Paniai akan difungsikan sebagai rumah sakit rujukan untuk kabupaten-kabupaten sekitarnya dengan sistem dokter keliling (mobile).
Sementara itu, di Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan rumah sakit yang mampu melayani kebutuhan kesehatan ibu kota provinsi.
“Langkah ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Kami yakin pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” jelas Gubernur Meki.
Gubernur Meki juga mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu sejumlah regulasi dari pemerintah pusat agar pelaksanaan pelayanan publik di provinsi baru ini berjalan optimal.
Untuk itu ia berharap dukungan Komisi II DPR RI terus mengalir. “Bapak-bapak yang dulu mengetuk palu pembentukan Papua Tengah, kini saatnya bantu percepatan penyelesaian pembangunan di sini,” harapnya. (Rilis/GMR)
