Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH
TIMIKA (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH mengkritik pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena terkena efisiensi.
“Dana Otsus saat ini terkena efisiensi. Kalau mau potong anggaran lain silakan, tapi jangan dana Otsus. Jika ini tetap dilakukan, saya pikir kita melanggar undang-undang Otsus,” kata Gubernur Meki saat melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Timika, Kamis (1/5/2025).
Gubernur Meki yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Enam Gubernur Papua ini mengatakan, enam gubernur provinsi di Tanah Papua telah sepakat untuk menyurati Presiden sebagai bentuk keberatan resmi atas kebijakan tersebut.
Program MBG Perlu Zonasi
Terkait program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Papua Tengah secara prinsip sudah siap menjalankannya. Namun, masih terdapat dinamika di tingkat kabupaten yang perlu diselesaikan.
“Kami sedang merancang sistem zonasi. Misalnya, daerah seperti Nabire dan Timika bisa ditangani oleh TNI/Polri, sementara enam kabupaten lainnya kami libatkan pihak gereja,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis zonasi ini akan mempermudah pelaksanaan program dan memastikan distribusi makanan bergizi menjangkau seluruh siswa secara merata.
Gubernur Meki juga menekankan bahwa pelibatan gereja dalam program ini akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal. Uang berputar di dalam lingkungan gereja, dan mama-mama Papua dapat dilibatkan sebagai penyedia makanan.
“Kalau gereja yang tangani, anak-anak bisa lebih dekat secara psikologis, dan perekonomian lokal juga tumbuh. Ini pola yang cocok diterapkan di Papua Tengah,” ujarnya.
Ia berharap pendekatan ini mampu menghapuskan stigma negatif di masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi lokal dalam program-program pendidikan dan kesehatan anak. (Rilis/GMR)
