Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes,CH,Med.CHt (tengah) foto bersama usai pembukaan kegiatan urvei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Kabupaten Nabire Tahun 2025 di Aula Setda Nabire, Selasa, 6 Mei 2025.
NABIRE (PB.COM)—Angka kumulatif penderita HIV-AIDS atau Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) di Provinsi Papua Tengah per Desember 2024 mencapai 22.868 orang, dimana Kabupaten Nabire menempati posisi teratas dengan jumlah penderita sebanyak 10.494 orang.
Saat berbicara di depan forum Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Kabupaten Nabire Tahun 2025 di Aula Setda Nabire, Selasa, 6 Mei 2025, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes,CH,Med.CHt membeberkan lima (5) faktor penyebab utama tingginya kasus HIV-AIDS di wilayah ini.
“Pertama, Tingginya Mobilitas Penduduk, terutama dari pekerja migran, pencari kayu gaharu, serta masyarakat yang berpindah antarkabupaten untuk bekerja. Mobilitas ini berkontribusi pada Peningkatan risiko penyebaran HIV, terutama melalui hubungan seksual berisiko di wilayah dengan akses kesehatan terbatas,” katanya.
Kedua, Minimnya Edukasi tentang HIV/AIDS di Komunitas Pedalaman. Kesadaran masyarakat di komunitas pedalaman tentang HIV-AIDS masih sangat rendah, yang menyebabkan kurangnya pencegahan dan deteksi dini. Ini terjadi karena minimnya akses informasi, kurangnya tenaga penyuluh kesehatan, dan mitos keliru soal HIV-AIDS yang menyebabkan masyarakat menghindari pemeriksaan.
Ketiga, Kurangnya Kesadaran akan Pemeriksaan HIV. Banyak masyarakat enggan melakukan pemeriksaan HIV, baik karena takut hasilnya, tidak tahu manfaat deteksi dini, atau merasa tidak berisiko. Akibatnya, banyak kasus HIV yang tidak terdeteksi, sehingga penyebaran virus terus berlanjut.
Keempat, Stigma terhadap Pengidap HIV-AIDS atau Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). Stigma ini menyebabkan banyak orang takut melakukan pemeriksaan atau enggan mencari pengobatan, karena khawatir dikucilkan. Dampaknya, ODHA sering kali mengalami diskriminasi, terutama dalam lingkungan kerja dan komunitas, serta ODHA yang tidak mendapat perawatan optimal, karena takut terbuka mengenai status kesehatannya.
“Kelima, Akses Layanan Kesehatan yang Belum Merata. Papua Tengah masih mengalami kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman. Beberapa tantangan meliputi: Kurangnya tenaga medis dan fasilitas pemeriksaan HIV di daerah terpencil. Juga distribusi obat ARV yang belum optimal, sehingga banyak pasien HIV/AIDS kesulitan mendapatkan pengobatan rutin,” tegasnya.
5 Kebijakan Strategis Dinas Kesehatan
Menghadapi lima penyebab tingginya kasus HIV-AIDS di atas, dr. Agus memberberkan lima (5) kebijakan strategis yang harus diambil untuk mengendalikan laju penyebaran virus mematikan itu dan menyelamatkan manusia Papua Tengah.
“Pertama, Integrasi STBP dengan Program Penanggulangan Penyakit Menular. Hasil STBP akan digunakan untuk mendukung strategi daerah dalam pencegahan HIV/AIDS di Papua Tengah. Kedua, Pendekatan Komunitas dalam Tes HIV Gratis. Pemerintah daerah akan menyediakan layanan tes HIV berbasis komunitas untuk meningkatkan deteksi dini dan pengobatan cepat,” kata dr Agus.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH mengunjungi salah satu rumah sakit di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis, 1 Mei 2025. (Dok. Humas Pemprov Papua Tengah)
Ketiga, Peningkatan Edukasi Kesehatan di Wilayah Pedalaman. Program STBP dikombinasikan dengan edukasi pencegahan HIV/AIDS di distrik dan kampung, termasuk sosialisasi di rumah ibadah dan sekolah.
Keempat, Penguatan Sistem Rujukan dan Layanan Obat Antiretroviral (ARV) untuk memastikan pasien HIV-AIDS yang terdeteksi melalui STBP mendapat akses pengobatan ARV tanpa hambatan administratif.
Kelima, Kolaborasi dengan Stakeholder Pentahelix. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS.
“Pendekatan Pentahelix memungkinkan adanya optimalisasi pemeriksaan HIV/Sifilis secara masif dan sukarela dan penghapusan stigma terhadap ODHA sehingga mereka dapat menjalani hidup bermartabat,” tegasnya.
Dokter Agus berharap melalui kegiatan ini, Kabupaten Nabire dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan STBP yang sukses sejalan dengan visi misi Gubernur Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos,M.Si dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan. (Gusty Masan Raya)
