Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH.
NABIRE (PB.COM)—Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH menegaskan pihaknya tidak mencampuri atau mengintervensi terkait dualisme Kamar Adat Pengusaha Papua yang sedang terjadi di Papua Tengah.
“Kita punya banyak masalah, banyak konflik, masalah RSUD Nabire, semuanya belum beres. Masyarakat masih susah, jadi kalau hanya untuk KAPP kita tidak urus. Kita tidak urus Lembaga di luar pemerintahan,” tegas Gubernur Meki menjawab wartawan di Nabire, Senin, 26 Mei 2025.
Dalam dualisme kepengurusan itu, masing-masing kubu saling mengklaim keabsahan terkait kepemilikan badan hukum. Menurutnya, ribut-ribut dalam tubuh para pengusaha asli Papua Papua itu, biarlah menjadi urusan mereka.
“Ya mereka ribut sendirilah. Itu tidak ada urusan dengan kita pemerintah,” katanya.
Gubernur Meki juga mengaku mendengar isu kalau KAPP Provinsi Papua telah datang di Papua Tengah. “Untuk itu, jangan cari kerja di sini. Karena kita sudah provinsi sendiri dengan Undang-Undang Nomor 15, jadi clear ya?” jelas Meki.
Ia menambahkan, Papua Tengah juga bukan negeri pengemis. “Kita tidak membutuhkan orang pintar di provinsi ini. Jadi yang datang, silakan urus di Jayapura sana. dan untuk Papua Tengah, silakan bekerja untuk merapikan,” lanjutnya.
Soal dualisme yang terjadi itu, menurut dia, pengurus KAPP tidak harus bertemu dirinya karena gubernur tidak mengurus hal-hal tersebut.
“Lebih baik saya urus orang Papua Tengah sekolah, supaya mereka bisa menjadi tuan di atas tanah ini. Saya bangun jalan supaya masyarakat bisa pergi pulang bawa logistik, dan saya selesaikan konflik-konflik yang ada supaya kita bisa hidup damai di atas tanah ini,” katanya kemudian.
“Masalah KAPP, itu orang pintar dengan orang pintar jadi mereka atur sendiri,” tambahnya. (Abeth You/Gusty Masan Raya)
