Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (26/5/2025).
NABIRE (PB.COM) – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (26/5/2025).
Raker ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan MRP serta memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua membuka Raker dengan tema, “Penguatan Lembaga Majelis Rakyat Papua tentang Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan Orang Asli Papua dalam Bingkai NKRI”.
Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua sekaligus Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai pihak, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, para Ketua DPRP se-Tanah Papua, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda, pimpinan MRP dari berbagai provinsi, akademisi, tokoh adat, perempuan, pemuda, serta para undangan lainnya.
Keberadaan MRP, menurut Agustinus merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat Papua. Otonomi Khusus bukan hadiah dari negara, melainkan bentuk perjanjian politik antara negara dan orang asli Papua. Oleh sebab itu, MRP sebagai lembaga kultural yang memiliki fungsi perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan OAP harus terus diperkuat.
“Rapat kerja ini bukanlah agenda biasa. Ini adalah pertemuan strategis dan bersejarah. Kita berkumpul dalam semangat persaudaraan dan tekad perjuangan demi masa depan orang asli Papua,” ujarnya.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam forum tersebut adalah dorongan untuk mengamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan PP Nomor 64 Tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua. Menurut Agustinus, regulasi yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai dalam menjawab kebutuhan perlindungan hak-hak dasar OAP, baik secara yuridis maupun sosiologis.
“Amandemen ini bukan sekadar keinginan, melainkan tuntutan sejarah dan keadilan bagi orang asli Papua,” tegasnya.
Melalui forum ini, Asosiasi MRP se-Tanah Papua berharap dapat merumuskan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antarwilayah serta mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat Papua.
Raker ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah bersama, menjadikan MRP sebagai pilar utama perjuangan aspirasi Orang Asli Papua, baik saat ini maupun di masa mendatang. (Rilis/MRP)
