Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes,CH,Med.CHt saat meninjau RSUD Nabire.
NABIRE (PB.COM)—Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH meminta kepada Bupati Nabire Mesakh Magai untuk melakukan audit internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang melibatkan BPKP, atau kantor akuntan publik maupun lembaga-lembaga independen lain.
Audit internal ini menurut Gubernur Meki perlu dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan masalah di dalam rumah sakit itu.
“Tim dari provinsi sudah melakukan supervisi ke rumah sakit. Tetapi rumah sakit Nabire milik Kabupaten Nabire, bukan Pemda Provinsi. Jadi sampai hari ini kita hanya supervisi,” terangnya kepada sejumlah wartawan, Senin, 26 Mei 2025 di Nabire.
Dari supervisi itu, pihaknya sudah memberikan rekomendasi yang intinya meminta Bupati Nabire silakan melakukan audit internal. “Setelah sudah audit baru mereka silakan bicara bagaimana pengambil-alihan atau mengatur manajemen ke depan. Jadi RSUD Nabire masih tetap milik dari Kabupaten Nabire,” tegas Gubernur Meki.
Ia mengaku sudah tahu sisi lemahnya rumah sakit itu di mana. Karena itu, ia berharap pemilik rumah sakit memberikan kepercayaan atau bekerjasama dengan BPKP atau kantor akuntan publik atau lembaga independen untuk melakukan audit secara keseluruhan.
“Kalau itu tidak dibuat, tidak akan selesai masalah rumah sakit ini. Dengan audit, kita akan tahu semua masalah di dalamnya,” harap Meki.
Setelah ada rekomendasi, Bupati Nabire sebagai pemilik rumah sakit mempercayakan gubernur untuk melakukan, melaksanakan atau mengambil alih, ia siap menerima. “Kalau itu tidak dilakukan, gubernur tidak bersedia mengambil alih rumah sakit ini,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, pihaknya tidak bisa melakuakn apa-apa karena surat yang dikasih hanya supervisi. “Jangan sampai publik berpikir bahwa karena sudah dikasih surat dari Bupati Nabire, kenapa Gubernur tidak jalan-jalan? Ini semua kembali ke Bupati Nabire sebagai pemilik rumah sakit, DPRK Nabire dan silakan mereka mengatur rumah sakit mereka,” sambungnya kemudian.
Pada kesempatan itu, Gubernur Meki Nawipa juga mengatakan bahwa Pemda Papua Tengah akan membantu semua orang Papua dengan menyediakan 40 ribu kartu BPJS. “Kita sudah hitung. Kalau kita kasih uang, bisa-bisa pejabat makan. Kita tidak curiga terhadap pejabat di provinsi atau di kabupaten-kabupaten, tapi kita mau menyentuh langsung di masyarakat,” terangnya.
Untuk merealisasikan bantuan itu, pihaknya akan bekerjasama dengan BPJS. “Kita akan tanggung mulai dari Sorong-Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, subsidi 40 ribu kartu BPJS. Bahwa Papua tetap satu,” kata Gubernur Meki. (Abeth You/Gusty Masan Raya)
