Penyerahan pernyataan sikap oleh para tokoh kepada PJ Sekda Papua, Susi Wanggai
JAYAPURA (PB.COM) – Ratusan tokoh dari lintas agama, tokoh adat , pemuda, perempuan dan sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan memadati halaman kantor Gubernur Papua, Senin (11/08/2025) pagi.
Kehadiran ratusan warga juga membawa sejumlah spanduk antara lain bertuliskan “Parcok dan penjahat demokrasi stop intervensi penyelenggara pemilu”
”PJ Gubernur, kepolisian dan para bupati stop jadi tim sukses paslon 02″
”Masyarakat adat desak netralitas PJ Gubernur, Kapolda Papua, KPU, Bawaslu jangan jadi perusak demokrasi di Tabi Saireri”
”Papua Darurat Demokrat, Presiden Prabowo segera ambil alih pemerintahan dan menunjuk Pangdam Cenderawasih Sebagai Kepala Pemerintahan Sampai terpilihnya Gubernur Definitif”
”Copot Jabatan Para Penjahat Demokrasi”
Dengan menempel foto Bahlil Lahidalia, PJ Gubernur Papua, Ahmad Fathoni dan Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin.
”Bubarkan Polri di Tanah Papua karena tidak berguna untuk Demokrasi”
Suasana aksi demo. Massa membawa sejumlah spanduk berisikan protes dan aspirasi
Sekda Papua, Susi Wanggai didampingi sejumlah pejabat teras provinsi menemui para pendemo dan menyatakan PJ Gubernur tidak ada ditempat karena sedang ke Jakarta bertemu Menteri Keuangan.
”Kondisi keuangan kita memprihatinkan, sehingga pak PJ Gubernur sedang bertemu Menteri Keuangan di Jakarta. Mohon maaf beliau tidak hadir,’ kata Susi Wanggai.
Sekretaris GKI Klasis Port Numbay, Anike Mirino dalam orasinya menyebut, kehadiran seluruh pendeta dan Hamba Tuhan mengenakan pakaian hitam adalah sebagai tanda perkabungan, atas matinya Demokrasi di Papua.
”Gereja ikut turun sebagai benteng terakhir jaga demokrasi diatas tanah ini. ini karena terstrukturnya kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Papua. PJ Gubernur Papua, Kepolisian dan ASN bahkan jadi tim sukses pasangan calon. Bekerjalah dengan jujur. Gereja Masyarakat dan rakyat siap kawal Demokrasi di Tanah Papua.
PJ gubernur jangan datang bukan sebagai tim sukses. Kembalikan suara rakyat. Untuk kebaikan dan kebenaran,’ ujar Mirino.
Orasi dari Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Dora Balubun
Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kawai menambahkan, demokrasi adalah dari,oleh dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya hanya dari dan untuk Pusat.
”PJ Gubernur Papua bukan penyelenggara Pilkada. Jadi jangan terlibat politik praktis dengan nama titipan Pusat. Sebagai dewan adat mohon kejujuran. Terutama pihak kemanan yang jadi bagian amankan suara demi Paslon tertentu. Kepala Daerah lain sudah dilantik tapi Papua belum ada hingga kini. Jangan sampai kekayaaan alam digarap habis karena kepentingan. Bahlil Lahidalia tolong keluar dari Papua. Anda itu Menteri,” tegasnya.
Orgenes dalam kesempatan itu juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar menarik kembali PJ Gubernur Papua, Ahmad Fathoni. Serta mengalihkan pengamanan suara Pilgub Papua kepada pihak TNI, karena pihak kepolisian dinilai sangat memihak calon tertentu.
Senada Ketua Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabrar yang meyakini Presiden Prabowo adalah orang baik yang sangat mengerti kondisi Papua.
”Kami percaya Negara Baik. pak Presiden tolong tegur dan tarik kembali PJ Gubernur ini. Kami orang Papua pemilik negeri bukan orang bodoh. Jangan biarkan kami terus didzalimi,” ujarnya.
Sementara Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Dora Balubun menegaskan,Gereja ada untuk kebenaran dan keadilan. Dan kehadiran mereka adalah sebagai bentuk suara kenabian gereja, yang jenuh melihat suara umat dipermainkan.
”Kami para tokoh agama datang karena ada ketidakadilan, justru saat demokrasi harus ditegakkan. Ini proses pergumulan panjang sebelum datang.
Sebagaj gereja kami Minta pemerintah pusat nyatakan keadilan dan kebenaran. Kenapa sering beri contoh Tidak adil bagi kami. Bahlil Lahidalia stop merusak demokrasi di Papua,” tegas Dora Balubun.
Orasi dari tokoh NU Papua, Amir Madubun
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Papua, yang juga pembina relawan Sorban, Amir Madubun dalam orasinya menyebut PJ Gubernur Papua harusnya jadi pemimpin dan “Wasit” yang baik.
”Orang Papua tidak bodoh. Kita semua bisa melihat dengan jelas. PJ Gubernur harus jalan kampanye dan bersama para bupati bermain curang. Kami mau Pilkada yang bersih dan jujur. Kami di Papua tak ada Maslah apapun. Semua hidup rukun dan aman. Toleransi sangat tinggi. Jangan intervensi kepentingan Pusat mau merusak di Papua,” tutur Amir.
Aktivis dan tokoh pemuda Papua, Panji Agung Mangkunegoro dalam orasinya mengungkapkan sejumlah bukti keterlibatan polisi dalam memenangkan pasangan calon Gubernur Matius Fakhiri yang merupakan mantan Kapolda Papua.
”Kami bukan bodoh. Ini keterlaluan dan terang-terangan dilakukan. Padahal semua mereka tahu kalau UU netralitas ASN, TNI dan Polri itu ada dan tegas mengatur,” kesal Panji.
Koordinator Aksi, Yulianus Dwaa saat membacakan pernyataan sikap
Kordinator Aksi Yulianus Dwaa membacakan pernyataan sikap yang intinya meminta Presiden Prabowo Papua Darurat Demokrat, Presiden Prabowo segera mengambil alih pemerintahan di Papua dan menunjuk Pangdam Cenderawasih Sebagai Kepala Pemerintahan Sampai terpilihnya Gubernur Definitif.
”Beri ruang KPU dan Bawaslu untuk bekerja tanpa intimidasi. Dan, aparat TNI agar mengambil alih pengamanan penghitungan suara Pilkada Papua, karena polisi jelas tidak netral,” tegas Dwaa.
Selanjutnya pernyataan sikap diserahkan kepada PJ Sekda Papua Susi Wanggai oleh para tokoh yang hadir diantaranya Ketua Dewan Adat Tabi, perwakilan Gereja, Tokoh Muslim, Paguyuban dan adat.
”Apresiasi dan hormat pada seluruh hamba Tuhan dan Dewan Adat, Paguyuban, Tokoh Agama, serta semua tokoh dan masyarakat yang hadir. Pernyataan Diatas kertas putih ini adalah tulisan dan airmata saudaraku semua. kami akan teruskan pada PJ Gubernur Papua dan Pemerintah Pusat,” ujar Susi Wanggai usai menerima pernyataan sikap. (ADM)
