Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos,M.Si usai Rakor Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Aula Guest House Nabire, Senin, 11 Agustus 2025.
NABIRE (PB.COM)—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah belum berjalan optimal. Program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, para ibu hamil, dan bayi.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Aula Guest House Nabire, Senin, 11 Agustus 2025, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos,M.Si menegaskan, pihaknya sangat mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui beberapa langkah strategis.
“Kami terus berkomiten dan mengajak seluruh bupati di Papua Tengah untuk menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas utama. Kita akan optimalkan anggaran serta melibatkan masyarakat lokal,” kata Geley.
Menurut Geley, masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, rakor tersebut menjadi momentum semua pihak untuk menyatukan langkah, selaraskan dan memperkuat kolaborasi guna mendukung program populis era Prabowo ini.
Dalam upaya mendukung MBG, kata dia, Pemprov Papua Tengah telah mengambil langkah strategis, diantaranya telah menunjuk salah satu pejabat eselon II untuk menangani program prioritas Presiden ini.
“Kami juga telah membentuk kelompok kerja Makan Bergizi Gratis yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah. Melakukan koordinasi insentif dengan kepala BGN Regional Papua Tengah untuk mempercepat penambahan titik dapur sehat,” katanya.
Mantan Wakil Bupati Puncak Jaya ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, melakukan pemetaan lokasi sekolah sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi dapur sehat.
“Perkembangan MBG setiap kabupaten se-wilayah Papua Tengah, di Mimika mitra BGN sudah mencapai 98 persen, namun Dinas Pendidikan belum menetapkan penerima manfaat,” ucapnya.
Kabupaten Nabire, lanjut dia, SPPG sudah tersedia tetapi belum ada mitra yang lolos verifikasi dan validasi. Sementara Paniai, Intan Jaya dan Dogiyai baik SPPG maupun mitra belum tersedia, sehingga belum ada kemajuan dalam pelaksanaan program MBG.
Di Puncak sudah berjalan selama dua hari namun terhenti lantaran adanya penolakan dari pihak sekolah. Kalau di Deiyai sudah ada SPPG tapi belum ada mitra yang mengajukan permohonan.
“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh Bupati se-Papua Tengah agar berkomitmen penuh dan menjadi masalah gizi sebagai prioritas utama,” ucapnya.
Ia mengajak para kepala daerah optimalkan anggaran, libatkan masyarakat, serta dorong inovasi lokal untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Sebab penanganan gizi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua pihak, melainkan memerlukan peran aktif dari berbagai elemen.
Gunakan Pangan Lokal
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat hadir dalam Rakor itu mengatakan, pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya melalui program MBG termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tepat dengan penerima manfaat yang tepat sasaran pula.
“Mohon bantuannya agar program ini bisa selesai dengan cepat dan kami menargetkan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah bisa selesai di akhir Oktober sehingga awal Desember para penerima manfaat bisa menerimanya,” kata Didin.
Ia juga menambahkan para pengelola SPPG yang bertugas nanti khususnya di Papua Tengah diharapkan merupakan warga lokal ia juga berharap program tersebut bisa meningkatkan produktivitas wilayah.
“Karena kami ingin membuat menu yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kami ingin lewat program ini adanya peternak, petani, ataupun nelayan lokal bisa berkembang,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua SKKP Kabupaten Nabire, Mery C. Yoweni saat peluncuran 13 Titik Dapur Sehat di Gereja KSK Bukit Meriam Nabire 27 Maret 2025 mengatakan, MBG ini tak hanya berdampak bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak selaku para penerima manfaat, tetapi juga akan menggerakan ekonomi para petani dan nelayan.
“Kalau sudah jalan normal, kita akan kesulitan bahan baku terutama pangan lokal, ikan dan daging. Ketersediaan kita pasti terbatas. Karena itu, para petani dan peternak mulai sekarang harus berkebun dan berternak agar ketika program ini sudah jalan, hasilnya bisa dijual untuk topang MBG,” kata Mery. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
