Sejumlah pimpinan denominasi Gereja di Papua menyampaikan pernyataan sikap dukungan pada MK untuk memutus secara subjektif gugatan terkait PSU Papua karena dinilai sarat politik praktis dan kecurangan
JAYAPURA (PB.COM) – Suasana Minggu (07/09/2025) malam di Abepura terasa sarat makna, ketika sejumlah pimpinan gereja dari berbagai denominasi berkumpul untuk menyatakan sikap bersama terkait dinamika politik pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja Pentakosta (PGP) di Papua, Pdt. Robert Marani, didampingi tokoh-tokoh gereja lintas denominasi, yang menegaskan peran gereja sebagai penjaga kebenaran, keadilan, dan perdamaian di tengah situasi politik yang dinilai kian memanas.
Demokrasi Harus Berdiri di Atas Kebenaran dan Keadilan
Dalam pernyataannya, Pdt. Marani menegaskan bahwa gereja tidak bisa tinggal diam melihat dinamika politik yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi.
“Dalam semangat iman dan tanggung jawab moral, gereja di Tanah Papua terpanggil menyuarakan suara profetis. Demokrasi yang sehat hanya bisa tegak jika berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, gereja memandang demokrasi bukan sekadar prosedur politik lima tahunan, tetapi sarana untuk memastikan rakyat Papua memiliki kesempatan memilih pemimpin dengan bebas, jujur, dan bermartabat.
Keprihatinan atas Ketidaknetralan Pj. Gubernur
Salah satu sorotan utama gereja adalah sikap Penjabat (Pj.) Gubernur Papua yang dinilai tidak netral. Pada apel ASN di Lapangan Kantor Wali Kota Jayapura, 4 Agustus 2025, Pj. Gubernur menyampaikan pernyataan yang dianggap mengarahkan ASN untuk memilih pasangan calon tertentu.
Tidak hanya itu, sehari sebelumnya, pada 3 Agustus 2025 yang bertepatan dengan masa tenang, dalam sebuah acara keagamaan di Yayasan Hikmah Al Bunayyah, Kampung Yoka, Pj. Gubernur kembali menyampaikan ceramah dengan narasi yang dinilai sangat mengarah pada salah satu pasangan calon.
“Tindakan semacam ini jelas mencederai prinsip netralitas aparatur negara. ASN seharusnya berdiri di atas semua golongan, melayani rakyat tanpa keberpihakan politik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, marwah demokrasi dilukai dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap proses PSU,” tegas Marani.
Indikasi Keterlibatan Aparat Kepolisian
Selain itu, gereja juga menyoroti indikasi keterlibatan aparat kepolisian dalam memenangkan salah satu pasangan calon. Bukti berupa rekaman suara, foto, dan video yang beredar di media sosial menjadi perhatian serius.
Menurut gereja, hal ini sangat berbahaya karena polisi memiliki mandat utama menjaga keamanan dan ketertiban, bukan terlibat dalam kontestasi politik. “Jika aparat keamanan tidak netral, luka keadilan semakin dalam dan rakyat akan semakin sulit percaya pada demokrasi di negeri ini,” lanjut Marani.
Empat Peran Profetis Gereja
Gereja kemudian menegaskan empat peran utamanya dalam mengawal demokrasi Papua pasca PSU:
- Pengawal Kebenaran dan Kejujuran – PSU harus berjalan jujur, transparan, dan bebas manipulasi. Tanpa kebenaran, demokrasi hanya akan menjadi sandiwara politik.
- Pengawal Keadilan dan Hak Asasi Manusia – Gereja menolak segala bentuk intimidasi, penindasan, dan pelanggaran HAM dalam proses politik. Hak rakyat Papua menentukan pemimpin adalah hak fundamental yang tidak boleh dirampas.
- Mediator Perdamaian – Di tengah ketegangan politik, gereja hadir sebagai perekat persaudaraan. Semua pihak diajak menjauhkan diri dari provokasi dan kekerasan demi menjaga Papua tetap damai.
- Menyoroti Ketidaknetralan Aparatur – Gereja mengecam tindakan Pj. Gubernur dan indikasi keterlibatan aparat kepolisian yang dinilai merusak demokrasi dan melukai kepercayaan rakyat.
Dukungan Penuh untuk Mahkamah Konstitusi
Dalam sikap resminya, gereja juga memberikan dukungan penuh kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menangani sengketa hasil PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Gereja mendoakan dan mendukung penuh kerja-kerja Mahkamah Konstitusi agar menjalankan fungsi konstitusional dengan jujur, berani, dan transparan. Kami menolak segala bentuk intervensi pejabat negara maupun aparat,” kata Pdt. Marani.
Gereja juga mendesak KPU dan Bawaslu agar bekerja dengan integritas tinggi, tidak tunduk pada tekanan, serta berani menjaga proses demokrasi tetap berada pada jalurnya.
Ajakan untuk Umat dan Masyarakat Papua
Dalam pesan pastoralnya, gereja mengajak seluruh umat Tuhan dan masyarakat Papua untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan terus berdoa agar kebenaran Allah nyata dalam setiap proses hukum yang sedang berlangsung di MK.
“Papua hanya bisa maju dalam damai jika seluruh proses politik dijalankan dengan kejujuran. Jangan ada intimidasi, jangan ada manipulasi. Biarlah rakyat menentukan pilihannya dengan bebas, dan pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat,” tegasnya.
Pernyataan sikap gereja ditutup dengan kutipan firman Tuhan yang menjadi dasar profetis pelayanan gereja: “Kebenaran akan memerdekakan kamu” (Yohanes 8:32).
“Dengan dasar firman ini, gereja di Papua akan terus bersuara demi kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Gereja bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga benteng moral bangsa. Dan kami percaya, hanya dengan kebenaran, Papua bisa melangkah ke depan dalam damai dan sejahtera,” pungkas Pdt. Marani. (ADM)
